6 hours ago
11
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) sekaligus Rektor Universitas Paramadina Didik J. Rachbini mengkritisi narasi krisis harga minyak yang berkembang di publik. Menurut dia, alih-alih melemahkan perekonomian nasional, kondisi tersebut justru dapat menjadi peluang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.
Didik menuturkan, diskusi di media sosial dan media daring mengenai dampak krisis harga minyak akibat konflik Amerika Serikat-Israel dengan Iran kerap digambarkan seolah-olah sangat buruk. Padahal, guncangan global akibat fluktuasi harga minyak telah terjadi berkali-kali sejak masa pemerintahan Soeharto, Abdurrahman Wahid, Susilo Bambang Yudhoyono, hingga Joko Widodo.
“Sekarang secara nyata kita menghadapinya. Perspektif kita harus out of the box dengan melihat bahwa di balik krisis juga ada peluang. Kita harus memanfaatkan krisis harga minyak sebagai penguatan sektor natural hedge (sumber daya alam) Indonesia,” kata Didik dalam keterangan yang diterima Republika, dikutip Sabtu (11/4/2026).
Dalam menghadapi krisis, Indonesia dinilai memiliki keunggulan struktural pada sektor berbasis sumber daya alam (SDA). Sektor tersebut mampu berperan sebagai shock absorber saat terjadi krisis energi global. Kebijakan yang tepat akan menentukan apakah sektor tersebut hanya menjadi penyelamat jangka pendek atau dapat menjadi fondasi transformasi ekonomi jangka panjang.
“Krisis harga minyak ini jelas akan menekan perekonomian Indonesia melalui peningkatan biaya energi, tekanan fiskal akibat subsidi, serta pelemahan nilai tukar. Namun di balik tekanan tersebut, terdapat sejumlah sektor yang justru menunjukkan ketahanan bahkan menjadi pemenang,” terangnya.
Sektor-sektor tersebut meliputi pertambangan batu bara, minyak bumi, gas, panas bumi, bijih logam (nikel, timah, bauksit), serta perkebunan seperti minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) dan karet.
Didik mengatakan, sektor-sektor tersebut memiliki basis input domestik dalam rupiah, sementara output-nya berupa ekspor yang menghasilkan devisa seperti dolar AS, yen, atau yuan, sehingga turut diuntungkan oleh depresiasi nilai tukar.
“Impor minyak mentah dan BBM sangat rentan terhadap kenaikan harga minyak global yang berdampak pada tekanan transaksi berjalan, beban subsidi fiskal, serta depresiasi rupiah. Namun, pada saat yang sama, sektor berbasis SDA tertentu justru mengalami windfall effect. Pada masa pemerintahan SBY, ketika harga minyak naik tinggi, sektor ini mampu mendorong pertumbuhan ekonomi sekitar 6,5 persen,” jelasnya.
“Hal ini terjadi karena harga komoditas global meningkat sehingga permintaan ekspor naik. Depresiasi rupiah juga meningkatkan daya saing ekspor,” lanjutnya.
Didik menuturkan, terdapat setidaknya empat sektor yang resilien dan berpotensi menjadi natural hedge. Pertama, pertambangan batu bara yang menjadi substitusi energi minyak di dalam negeri. Permintaan global yang meningkat saat harga minyak tinggi menjadi peluang untuk meningkatkan devisa dan penerimaan negara melalui windfall tax.
“Sebenarnya, dengan harga yang meningkat, lifting minyak, gas, dan panas bumi dapat ditingkatkan karena secara relatif biaya produksi menjadi lebih murah,” ujarnya.
Kedua, sektor tambang bijih logam seperti nikel, timah, dan bauksit, yang permintaannya tinggi dalam kondisi normal dan meningkat saat krisis untuk kebutuhan industri global seperti kendaraan listrik (electric vehicle/EV), elektronik, dan konstruksi.
Ketiga, sektor perkebunan seperti CPO, karet, kakao, kopi, dan lainnya. Produk CPO berperan strategis sebagai substitusi energi melalui biofuel.
“Dinamika ekspor dominan dan diuntungkan oleh depresiasi rupiah. Semua itu adalah berkah meskipun dalam kondisi krisis, karena kita memiliki bantalan natural hedging,” kata dia.
Didik menekankan, seluruh potensi tersebut harus masuk dalam kerangka kebijakan. Depresiasi rupiah dapat meningkatkan pendapatan ekspor dalam rupiah, sementara struktur biaya domestik relatif tidak berubah karena sebagian besar berbasis lokal.
“Pemerintah tidak boleh menyerah terhadap tekanan krisis harga minyak ini karena kita memiliki natural hedge. Diperlukan kebijakan dalam bentuk strategi fiskal adaptif dengan optimalisasi penerimaan negara dari windfall profit tersebut,” tegasnya.
Selain itu, ia menilai pelaku usaha juga perlu berkontribusi. Pemerintah dapat mengambil tambahan keuntungan dari kondisi tersebut secara transparan. Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) juga berpotensi memperoleh windfall profit dari sektor-sektor terkait.
“Krisis ini bagi pemerintah yang cerdas justru menjadi peluang untuk transformasi menuju pertumbuhan 6–7 persen. Kebijakan hilirisasi dan peningkatan nilai tambah produk mendapatkan momentum yang tepat dengan orientasi ekspor,” ungkapnya.
Didik menuturkan, pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak akan melampaui 5 persen jika hanya mengandalkan sektor domestik dan belanja pemerintah. Diperlukan percepatan hilirisasi pada komoditas seperti nikel, bauksit, kakao, rumput laut, perikanan, dan CPO.
Transformasi tersebut diarahkan pada penguatan resource-based industry, yakni industrialisasi berbasis SDA seperti smelter, biofuel, dan industri hijau.
“Bahkan kebijakan transisi energi bisa mendapatkan momentum dalam kondisi krisis ini. Kita harus memanfaatkan windfall untuk mendanai transisi menuju ekonomi rendah karbon sekaligus mengintegrasikan sektor unggulan ke dalam peta jalan green economy,” lanjutnya.
Didik menyimpulkan, krisis harga minyak seharusnya tidak hanya dipandang sebagai beban, tetapi juga sebagai momentum untuk efisiensi, penghematan, dan konsolidasi fiskal.
