11 hours ago
8
REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Mantan wakil ketua KPK periode 2011-2015, Busyro Muqoddas, menilai, bencana Sumatera telah layak ditetapkan sebagai bencana nasional. Menurutnya, jika status tersebut diterapkan, hal itu dapat meningkatkan kepercayaan publik pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Busyro mengungkapkan, sudah banyak pihak yang menyampaikan soal kelayakan bencana Sumatera menyandang status bencana nasional. "Terutama karena didasarkan kepada fakta, realitas, yang semua orang membacanya lewat berbagai media tentang kengerian-kengerian akibat bencana banjir di tiga provinsi itu," ucapnya saat diwawancara di sela-sela partisipasinya sebagai narasumber dalam acara Hakordia Darurat Iklim di Kota Semarang, Jawa Tengah, Kamis (18/12/2025).
"Saya bisa menyimpulkan bahwa aspirasi itu (status bencana nasional) memang nyata, konkret adanya, berdasarkan fakta yang ada, di mana banjir di tiga provinsi itu tidak bisa dilepaskan sama sekali kaitannya dengan kebijakan pemerintah pusat bahkan negara, karena ini menyangkut penerapan undang-undang yang menjadi payung proyek PSN atau sejenisnya," tambah Busyro.
Dia berpendapat, fakta-fakta terkait bencana Sumatera, termasuk faktor penyebabnya, tak perlu lagi diperdebatkan. "Sekarang ini, salah satu caranya, segera umumkan darurat kemanusiaan nasional," katanya.
Busyro meyakini, jika bencana Sumatera ditetapkan sebagai bencana nasional, hal itu akan menimbulkan dampak positif. "Konsekuensinya mesti konsekuensi yang positif. Justru kepercayaan masyarakat yang dulu memilihnya maupun yang tidak memilih itu kepada Presiden meningkat," ujar dia.
"Jadi kalau saya dan banyak sekali teman-teman itu mendesak Presiden untuk menetapkan darurat kemanusiaan nasional. Dampak positif ada: Presiden akan mengalami public trust yang meningkat," tambah Busyro.
Dia justru mempertanyakan para pejabat di lingkaran terdekat Presiden yang tak menyarankan bencana Sumatera menjadi bencana nasional. "Jadi kalau yang diam saja, tidak meminta, mendesak dengan hormat pada Presiden, itu malah logikanya saya katakan mendiamkan Presiden dalam keadaan terpuruk. Pura-pura membantu pura-pura loyal pada perjuangan, (tapi) hakikatnya tidak sama sekali," ucapnya.
State capture corruption
