REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,11 persen pada 2025 menjadi modal penting untuk terus mengejar target yang lebih tinggi ke depan. Menurutnya, capaian tersebut tetap patut disyukuri di tengah dinamika geopolitik global yang sarat ketidakpastian.
AHY memandang berbagai ketegangan geopolitik, termasuk konflik bersenjata, berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi dunia. Hal itu berdampak langsung terhadap rantai pasok energi serta fundamental pertumbuhan ekonomi banyak negara, tak terkecuali Indonesia.
Dalam situasi demikian, kemampuan ekonomi nasional untuk tetap tumbuh positif menjadi sinyal ketahanan yang perlu terus diperkuat. “Tentu kita bersyukur jika ekonomi Indonesia bisa terus tumbuh positif di tengah dinamika geopolitik yang juga tidak mudah,” kata Menko Infrastruktur di Jakarta, Kamis (5/2/2026).
AHY memastikan pemerintah terus berupaya menjaga kinerja faktor-faktor penopang ekonomi agar bergerak seimbang. Konsumsi rumah tangga, belanja pemerintah, investasi, serta kinerja ekspor dan impor didorong tumbuh sehat guna menopang pertumbuhan secara berkelanjutan.
“Kita berharap bisa terus mengejar pertumbuhan yang tinggi, karena kita harus memanfaatkan jendela yang begitu terbatas dalam menghadapi bonus demografi,” ujarnya.
Menurut dia, bonus demografi harus dimanfaatkan sebagai modal besar untuk keluar dari jebakan kelas menengah dan mendorong Indonesia naik kelas menjadi negara berpendapatan tinggi. Target tersebut menuntut pertumbuhan ekonomi yang kuat dan konsisten, bukan hanya dalam jangka pendek.
AHY mengingatkan pertumbuhan ekonomi tidak dapat dipandang secara parsial. Pertumbuhan perlu berjalan seiring dengan pemerataan dan keadilan agar tidak menyisakan kelompok masyarakat prasejahtera, termasuk mereka yang masih terjebak dalam kemiskinan ekstrem.
“Presiden Prabowo Subianto juga menekankan pentingnya pertumbuhan yang tinggi tetapi merata di seluruh Indonesia,” ucapnya.
Ia menyoroti pentingnya memastikan tidak ada wilayah yang tertinggal dalam agenda pembangunan nasional, termasuk kawasan Indonesia bagian timur dan Papua. Kehadiran Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Papua disebut menjadi sarana untuk menyerap langsung prioritas dan kebutuhan masyarakat di lapangan.
Menurut AHY, pembangunan infrastruktur merupakan kunci pemerataan pertumbuhan. Infrastruktur diarahkan menjangkau wilayah terluar, tertinggal, dan terdepan (3T), serta kawasan perbatasan guna mencegah ketimpangan semakin melebar. Penurunan biaya logistik melalui penguatan konektivitas darat, laut, dan udara juga krusial bagi negara kepulauan seperti Indonesia.

2 hours ago
1














































