13 hours ago
9
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bupati Mempawah Dr Erlina, SH., MH resmi dilantik menjadi Ketua Umum (Ketum) Asosiasi Pemerintah Daerah Kepulauan dan Pesisir Seluruh Indonesia (Aspeksindo) periode 2025-2030. Pelantikannya diresmikan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono di Hotel Borobudur, Jakarta, pada Selasa (14/4/2026).
Bupati Erlina dikukuhkan bersama Sekretaris Jenderal (Sekjen) Aspeksindo Dr Safaruddin (Bupati Aceh Barat Daya), Bendahara Umum Mochamad Nur Arifin (Bupati Trenggalek), serta puluhan bupati dan wali kota dari seluruh Indonesia sebagai anggota Dewan Pengurus Aspeksindo.
Menurut Erlina, Aspeksindo berdiri sebagai lembaga penghubung (linkage institution) antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat pesisir serta kepulauan. Semua unsur itu saling bersinergi dalam satu ekosistem pembangunan yang kolaboratif.
"Aspeksindo hadir sebagai simpul strategis, bukan hanya sebagai asosiasi kepala daerah, tetapi juga sebagai jembatan antara visi besar nasional dan implementasi konkret di daerah," ujar Erlina di hadapan ratusan kepala daerah kepulauan dan pesisir dari seluruh Tanah Air, dikutip dari keterangan tertulis pada Rabu (15/4/2026).
Erlina menegaskan, arah Aspeksindo sejalan dengan pembangunan nasional dan semangat Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Dalam visi Kepala Negara, lanjutnya, kemandirian ekonomi, penguatan hilirisasi, dan pembangunan yang berbasis sumber daya domestik adalah sebuah keniscayaan.
"Laut bukan lagi sekadar ruang geografis, tetapi ruang strategis ekonomi, geopolitik, dan kedaulatan bangsa," ucap Erlina.
Dalam periode kepengurusan, Erlina berkomitmen bahwa Aspeksindo menetapkan fokus utama pada dua pilar transformasi, yakni akselerasi hilirisasi kelautan di daerah dan implementasi ekonomi biru berkelanjutan. Kedua aspek tersebut mendorong kemandirian ekonomi dan kesejahteraan, terutama di kota/kabupaten pesisir di Indonesia. Bupati Mempawah menekankan, nilai tambah harus menetap di daerah serta dinikmati oleh masyarakat lokal, termasuk kaum nelayan, pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), serta penduduk pesisir,
