5 hours ago
6
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden RI Jenderal (Purn) Prabowo Subianto mengibaratkan koperasi sebagai kumpulan lidi jika disatukan dapat menjadi kekuatan yang bermanfaat.
Hal itu dikatakan Prabowo dalam sambutannya pada peluncuran kelembagaan 80 ribu unit Koperasi Desa dan Kelurahan (Kopdes/Kopkel) Merah Putih di Desa Bentangan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Senin (21/7/2025).
"Koperasi adalah alatnya orang lemah, alatnya bangsa yang lemah. Tapi konsepnya sederhana, sama dengan konsep lidi. Satu lidi lemah, tidak kuat, tidak ada artinya satu lidi, tapi kalau lidi puluhan lidi, ratusan lidi dijadikan satu ini adalah alat yang bisa membantu kita. Jadi dari lemah, lemah, lemah, lemah menjadi kekuatan. Ini adalah konsep koperasi," kata Prabowo.
RI 1 menyampaikan, koperasi merupakan alat yang digunakan oleh masyarakat yang belum memiliki kekuatan ekonomi. Mereka yang sudah kuat secara ekonomi umumnya membentuk badan usaha berbentuk perseroan terbatas, holding, maupun korporasi.
Prabowo mengatakan, konsep koperasi adalah gotong royong dan dibangun sejak lama. Gerakan seperti koperasi, kata dia, tidak selalu disukai oleh kalangan pemodal besar karena dianggap bisa menjadi pesaing.
"Dan ada negara-negara tertentu di dunia yang memang tidak suka melihat ada negara baru, negara besar yang mau bangkit. Ini adalah masalah manusia, masalah geopolitik, masalah hegemoni," ucap Prabowo.
Dia menilai, koperasi dapat menjadi sarana untuk mencapai kedaulatan dan kemerdekaan, khususnya dalam bidang ekonomi. Namun, Prabowo menegaskan, selama rakyat masih mengalami kelaparan dan kemiskinan, maka kemerdekaan belum sepenuhnya terwujud.
"Negara yang merdeka adalah negara yang bisa memberi makan rakyatnya, rakyat yang merdeka, bangsa yang merdeka adalah yang bisa menjamin memberi kehidupan yang layak bagi seluruh rakyatnya," ucap Prabowo.
Peluncuran Kopdes/Kopkel Merah Putih ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang berlaku sejak 27 Maret 2025. Peluncuran tersebut diikuti secara serentak oleh seluruh daerah di Indonesia melalui sambungan daring, mencakup 38 provinsi serta 514 kabupaten dan kota.
