3 hours ago
4
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Setahun masa pemerintah, Presiden Prabowo Subianto memaparkan sejumlah capaian strategis, termasuk reformasi di bidang hukum, pemberantasan korupsi, hingga penguatan pertahanan dan pembangunan infrastruktur nasional. Dalam pengantarnya, Prabowo menyampaikan, pemerintah telah menaikkan gaji hakim tingkat paling rendah hingga 280 persen sebagai langkah penting agar para hakim dapat hidup layak dan tidak mudah dipengaruhi oleh kepentingan apa pun.
"Kita minta hakim-hakim kita hidupnya baik, kualitas hidupnya baik, hidup terhormat supaya dia tidak bisa disogok. Hakim-hakim kita tidak boleh dibeli oleh siapapun, itu tujuan kita," ujar Prabowo saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna ddi Istana Negara, Jakarta Pusat pada Senin (20/10/2025).
Dia menekankan, peningkatan kesejahteraan hakim bukanlah bentuk keistimewaan, melainkan bagian dari tanggung jawab negara dalam menjaga marwah peradilan. Prabowo juga menyoroti, keberhasilan aparat penegak hukum yang mampu menyelamatkan uang negara dalam jumlah besar.
"Tadi bukti hari ini kita berhasil mendapat Rp 13 triliun dari Rp 17 triliun yang diputuskan oleh pengadilan. Jadi hakim-hakimnya itu menurut saya punya hati nurani, keberanian dia putuskan akhirnya kita selamatkan Rp 17 triliun uang rakyat," ucap Prabowo.
Lebih lanjut, Prabowo menjelaskan, pemerintah berhasil mengalihkan anggaran negara sebesar Rp 306 triliun yang sebelumnya rawan korupsi untuk digunakan pada program-program yang langsung menyentuh rakyat. Dia juga menegaskan, komitmen untuk menegakkan hukum tanpa pandang bulu.
"Kita bertekad tidak ada kasus-kasus korupsi yang tidak bisa diselidiki. Tidak ada, no more untouchable, gak ada yang untouchable lagi. Saya terima kasih penegak hukum yang tegar meneruskan tugas yang mulia ini," ujar Prabowo.
Selain itu, pemerintah juga mencatat capaian signifikan dalam penyelamatan aset negara, termasuk penghentian praktik tambang ilegal dan penguasaan kembali lahan kelapa sawit yang melanggar hukum. Prabowo menegaskan, langkah-langkah tegas tersebut semata-mata dilakukan untuk melindungi kepentingan rakyat dan menutup ruang bagi para pelanggar hukum.
"Mungkin ada pihak-pihak yang teriak-teriak, tapi sudah lah, pihak-pihak itu pihak-pihak yang salah. Pihak-pihak yang melanggar hukum, pihak-pihak yang mencuri dari rakyat Indonesia yang mengakibatkan kita masih banyak orang miskin karena kekayaan kita banyak dicuri," ucap Prabowo.
Sementara di bidang infrastruktur, Prabowo menyoroti pembangunan tanggul laut sepanjang 535 kilometer di Pantai Utara Jawa sebagai proyek strategis nasional. Sasaran proyek itu adalah untuk melindungi penduduk dan kawasan industri dari ancaman kenaikan permukaan air laut.
"Di Pantai Utara Jawa ini, ini juga kalau tidak salah 60 persen industri kita ada di pantai utara Jawa itu. Dan puluhan ribu hektare sawah-sawah yang subur juga di situ harus kita selamatkan," ucap Prabowo.
