Badan Gizi Nasional (BGN) mengecualikan sekitar 80 sekolah swasta elite dari penerima Program Makan Bergizi Gratis (MBG). (ilustrasi)
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Gizi Nasional (BGN) mengecualikan sekitar 80 sekolah swasta elite dari penerima Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sekolah-sekolah tersebut dinilai sudah mampu memenuhi kebutuhan gizi siswanya secara mandiri.
Kepala BGN Sudaryono mengatakan pengecualian dilakukan setelah pemerintah menyisir kembali daftar penerima MBG di berbagai daerah. “Beberapa sekolah swasta yang memang swasta elite kan, yang saya kira tidak membutuhkan MBG. Beberapa sudah ada 80-an sekolah itu se-Indonesia, yang kemudian sekolah swasta khususnya, kita exclude untuk tidak terima MBG,” ujar Sudaryono di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (28/8/2026) lalu.
Selain sekolah swasta elite, BGN mengecualikan sejumlah sekolah berasrama. Menurut Sudaryono, sekolah tersebut telah memiliki program pemenuhan gizi sendiri sehingga tidak membutuhkan alokasi MBG.
Ia mencontohkan SMA Taruna Nusantara yang tidak menerima MBG karena pemenuhan kebutuhan makan siswa sudah menjadi bagian dari program sekolah. “Sekolah-sekolah berasrama kan ada banyak. Seperti sekolah saya dulu SMA Taruna Nusantara, tidak kemudian mendapatkan MBG, karena itu sudah menjadi bagian dari kegiatan mereka sendiri-sendiri,” jelasnya.
Sudaryono mengatakan kebijakan tersebut sudah berjalan. Masyarakat dapat mengecek sekolah yang tidak memperoleh alokasi MBG melalui radar MBG.
Ia menyebut sejumlah sekolah yang tidak mendapatkan alokasi tersebut antara lain Jakarta Intercultural School (JIS), Cikal, Taruna Nusantara, Kemala Bhayangkari, dan Taruna Bhayangkara. “Sudah. Anda bisa cek di radar MBG, misalnya masukkan saja sekolah JIS atau Cikal, atau Taruna Nusantara,” kata Sudaryono.

4 hours ago
7
















































