4 hours ago
6
REPUBLIKA.CO.ID, JOMBANG – Jaringan Gusdurian mendorong Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) menjadi momentum untuk memperkuat kemandirian, integritas, dan keberpihakan organisasi kepada jamaah serta kemaslahatan masyarakat.
Seknas Jaringan Gusdurian, Heru Prasetia menyampaikan hal tersebut sejalan dengan rekomendasi Musyawarah Besar (Mubes) Warga NU 2026 yang digelar di Seblak Tebuireng, Jombang, Jawa Timur, Jumat (28/8/2026) malam.
Rekomendasi tersebut mengusung tema "Arah NU Abad Kedua: Meneguhkan Kemandirian untuk Demokrasi, Keadilan, dan Kemanusiaan".
Menurut Heru, Muktamar NU ke-35 tidak semestinya hanya dipandang sebagai forum pergantian kepengurusan. Muktamar harus menjadi ruang untuk meneguhkan kembali marwah, kemandirian, dan arah perjuangan NU memasuki abad kedua.
Rekomendasi Mubes Warga NU secara tegas menolak politik uang, jual-beli dukungan, suap, transaksi kepentingan, hingga tekanan dalam bentuk apa pun yang dapat mencederai proses musyawarah Muktamar.
Kepengurusan NU dinilai harus lahir dari pertimbangan keilmuan, integritas, kapasitas, akhlak, keteladanan, serta kemampuan mengemban amanah.
"Proses Muktamar harus dijaga agar tidak ditentukan oleh kekuatan finansial maupun transaksi kepentingan," ujar Heru dalam rekomendasi yang menjadi perhatian Mubes Warga NU tersebut, Jumat (28/8/2026) malam.
Selain politik uang, Mubes Warga NU juga menyerukan agar seluruh tahapan Muktamar ke-35 terbebas dari intervensi eksternal. NU didorong tetap menjadi organisasi yang mandiri dan berdaulat serta tidak menjadi alat atau subordinasi kepentingan kekuatan politik tertentu.
Hubungan NU dengan negara dan seluruh kekuatan politik, menurut Heru, perlu ditempatkan secara mutualistis, kritis, konstruktif, dan bermartabat.
Kemandirian NU bukan berarti menjauh dari negara maupun masyarakat, tetapi memastikan sikap dan kebijakan organisasi lahir dari kepentingan jamaah serta kemaslahatan publik.
Heru juga menyoroti pentingnya mengembalikan orientasi NU kepada pelayanan terhadap jamaah. Rekomendasi Mubes menekankan penguatan pendidikan dan pesantren, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemberdayaan ekonomi warga, layanan kesehatan dan sosial, serta perlindungan kelompok rentan.
