2 hours ago
2
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Nasib para guru honorer masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah. Pasalnya, masih banyak para guru yang kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Bahkan, ada juga yang harus 'gali lubang' pinjam uang agar bisa tetap bertahan.
Bahril Amiki (42 tahun) adalah salah satunya. Guru asal Pulau Bawean, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, itu sudah 20 tahun mengabdi di madrasah ibtidaiyah (MI). Namun, hingga kini statusnya masih tercatat sebagai guru honorer yang tidak jelas kapan akan diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
"Sudah 20 tahun masih honorer," kata dia saat dihubungi Republika, Selasa (3/2/2026).
Meski sudah ikut sertifikasi guru sejak 2015, nasib Bahril sebagai guru honorer masih belum ada kejelasan. Sementara itu, upah yang diterimanya dari mengajar tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan harian.
Ia mengungkapkan, upahnya dari madrasah setiap bulannya hanya Rp500 ribu. Di luar itu, ia juga dapat honor dari sertifikasi sekitar Rp2,5 juta per bulan. Namun, uang sertifikasi itu biasanya baru dibayar setiap tiga bulan sekali, khususnya pada awal tahun.
"Kalau dibilang mencukupi ya dicukup-cukupkan," kata ayah yang memiliki tiga anak itu sambil tertawa.
Untuk memenuhi kebutuhan hariannya, Bahril kadang harus melaut untuk mencari ikan. Namun, hal itu dilakukan apabila cuaca sedang mendukung. Lebih sering, ia justru harus meminjam uang untuk memenuhi kebutuhan dapur. Pasalnya, ia juga memiliki keperluan untuk anaknya yang sudah sekolah.
"Iya, sering (pinjam). Anak-anak kan juga sudah besar, kebutuhannya banyak. Anak pertama sudah SMA, kedua 11 tahun, ketiga 4 tahun," kata dia.
Menurut dia, penghasilannya sebagai guru itu tentu jauh dari ideal. Karena itu, ia berharap segera ada kepastian agar para guru honorer di madrasah bisa diangkat, setidaknya menjadi PPPK.
Hal serupa juga dirasakan oleh Asep Saipul Rahman (46), guru honorer di madrasah aliyah (MA) swasta di wilayah Kecamatan Mande, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Sudah lebih dari 20 tahun mengabdi menjadi guru, Asep hingga kini masih juga berstatus honorer.
Laki-laki yang punya dua anak itu mengaku pernah mendapatkan gaji hanya sebesar Rp30 ribu dalam sebulan. Namun, upahnya itu lama-lama mengalami kenaikan. Setelah mengikuti sertifikasi, baru laki-laki itu mendapatkan gaji mencapai jutaan rupiah, tepatnya Rp1,5 juta. Saat ini, gajinya hanya sekitar Rp2,7 juta per bulan.
Angka itu tentu masih jauh dari kata ideal. Apalagi, ia harus menghidupi istri dan dia anaknya. Alhasil, tak jarang ia harus mencari pinjaman untuk bisa tetap bertahan.
"Kami sering gali lubang tutup lubang. Dana BOS di sekolah swasta di bawah dinas biasanya cair lebih cepat. Di Kemenag kadang cair Maret atau April, jadi Januari sampai April kami harus cari cara bertahan hidup, jualan atau pinjam," kata dia.
Asep mengaku kadang merasa iri dengan rekan sesama guru yang berstatus sebagai aparatur sipil negara (ASN). Pasalnya, mereka bisa mendapatkan tunjangan hari raya (THR). Tidak seperti dirinya yang berstatus honorer.
Apalagi, ia tidak memiliki jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan. Artinya, setiap kali ada anggota keluarga yang sakit, ia harus membayar dengan uangnya sendiri.
Karena itu, ia menuntut pemerintah agar bisa mengangkat para guru honorer di madrasah menjadi PPPK. Mengingat, banyak dari mereka yang sudah puluhan tahun mengabdi, tapi belum jelas nasibnya.
"Perlu afirmasi. Misalnya yang sudah mengabdi di atas 15 tahun diangkat," kata dia.
