2 hours ago
4
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah melaporkan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025 mencatatkan defisit sebesar Rp 695,1 triliun. Angka tersebut setara dengan 2,92 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), mendekati batas psikologis defisit fiskal 3 persen.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pelebaran defisit tersebut merupakan konsekuensi dari peran APBN sebagai pereda guncangan (shock absorber) di tengah gejolak ekonomi global dan penurunan harga komoditas.
“APBN bekerja keras dalam meredam guncangan melalui belanja yang efektif. Hingga akhir triwulan IV 2025, realisasi belanja negara mencapai Rp 3.451,4 triliun atau 95,3 persen dari pagu APBN,” ujar Purbaya dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) I Tahun 2026 di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (27/1/2026) sore.
Dari sisi pendapatan, realisasi pendapatan negara tercatat sebesar Rp 2.756,3 triliun atau 91,7 persen dari target. Purbaya mengakui terdapat tantangan signifikan pada sektor perpajakan. Penerimaan pajak terealisasi sebesar Rp 2.217,9 triliun atau 89 persen dari target, tertekan oleh penurunan harga komoditas global serta tingginya restitusi pajak untuk menjaga likuiditas dunia usaha.
Di tengah tekanan penerimaan pajak, kinerja positif justru ditunjukkan oleh Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Realisasi PNBP mencapai Rp 534,1 triliun atau 104 persen dari target APBN.
“Capaian PNBP ini tetap melampaui target meskipun terdapat pengalihan setoran dividen BUMN ke Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara. Hal ini didukung oleh peningkatan layanan dan inovasi di kementerian dan lembaga,” jelas Purbaya.
Untuk menutup defisit tersebut, pemerintah melakukan pembiayaan anggaran sebesar Rp 744,0 triliun. Purbaya memastikan strategi pembiayaan ditempuh secara hati-hati (prudent), termasuk dengan memanfaatkan Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp 85,6 triliun guna menekan kebutuhan penerbitan utang baru.
Kepercayaan pasar terhadap pengelolaan fiskal Indonesia dinilai terus membaik. Hal ini tercermin dari penurunan imbal hasil (yield) Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun yang melandai ke level 6,41 persen pada akhir 2025, turun signifikan dibandingkan posisi akhir 2024 yang sempat berada di atas 7 persen.
“Penurunan yield ini mencerminkan kepercayaan investor terhadap instrumen pemerintah dengan tata kelola fiskal yang prudent,” ujarnya.
