Istana Respons Dugaan Penebangan Hutan Picu Banjir Bandang di Guci

2 hours ago 4

Petugas dibantu warga membersihkan tempat pemandian air panas pancuran 13 di Obyek Wisata Guci, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, Sabtu (25/2/2023). Tempat pemandian air panas pancuran 13 penuh ditutup sementara akibat penuh pasir dan sejumlah pipa rusak sehingga suplai air bersih di tempat penginapan terhambat pasca banjir bandang Jumat (24/2/2023) malam.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menanggapi dugaan penebangan hutan sebagai salah satu pemicu banjir bandang di kawasan objek wisata Guci, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Pemerintah, kata dia, telah menyiapkan langkah tindak lanjut melalui proses investigasi.

“Sudah ada tim investigasi, baik dari pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten. Saya juga sudah berkoordinasi,” kata Prasetyo di Kompleks Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (18/2/2026).

Ia menyampaikan Kementerian Kehutanan telah diminta melakukan peninjauan dan evaluasi terhadap kondisi kawasan hutan di sekitar lokasi wisata Guci. Peninjauan tersebut bertujuan memastikan kesesuaian pemanfaatan kawasan dengan ketentuan yang berlaku.

“Kami meminta Kementerian Kehutanan untuk melakukan review di wilayah sekitar tempat wisata Guci di Kabupaten Tegal. Nanti kita lihat seperti apa kondisinya,” ujar dia.

Menurut Prasetyo, mekanisme penanganan dan evaluasi dilakukan dengan pola yang sama seperti penanganan kasus serupa di sejumlah wilayah lain, termasuk di tiga provinsi di Sumatra, yakni Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. “Sama seperti yang di tiga provinsi di Sumatra, prosesnya juga seperti itu,” katanya.

Sebelumnya, Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyebut kemungkinan adanya penebangan hutan menjadi salah satu pemicu banjir bandang di Kabupaten Tegal. “Ini sebenarnya sudah di hulu. Di atasnya terjadi hujan yang lebih besar, kemudian sepertinya ada penebangan,” kata Muzani di kawasan wisata Guci, Tegal, Senin (16/2).

Ia menambahkan, Pemerintah Kabupaten Tegal tengah berkoordinasi dengan Kementerian Kehutanan untuk merencanakan penanaman kembali di kawasan tersebut.