Ramadhan Telah Datang, Nasib Korban Bencana Sumatera Dipertanyakan

Ramadan 1447 H telah datang, ribuan warga di Aceh dan sejumlah wilayah Sumatra masih hidup dalam ketidakpastian. Mereka yang terdampak banjir bandang dan tanah longsor yang melanda sejak akhir November 2025 masih tinggal di posko pengungsian, sementara proses rehabilitasi dan rekonstruksi belum tuntas. Faktanya, pembangunan hunian sementara (huntara) belum sepenuhnya rampung, dan beberapa desa masih mengalami gangguan layanan dasar seperti listrik.

Suasana Ramadan seyogianya identik dengan suka cita, beribadah, juga sahur dan berbuka dengan tenang bersama keluarga tercinta. Namun bagi para korban bencana, bulan suci kali ini mereka lalui dengan hidup dalam ketidakpastian. Ribuan keluarga tetap tinggal di tenda atau rumah pengungsian yang kurang layak, dengan keterbatasan akses air bersih, sanitasi yang memadai, dan ketahanan pangan yang semakin rapuh seiring waktu. Sulitnya kehidupan paska-bencana ini menunjukkan bahwa realitas di lapangan masih jauh dari harapan yang dijanjikan.

Ketika Negara Lambat dan Abai
Pemerintah seringkali menyampaikan klaim bahwa berbagai kebijakan telah dijalankan untuk percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Beberapa pernyataan resmi bahkan menargetkan agar tidak ada lagi pengungsi saat Ramadan tiba, serta percepatan pembangunan hunian sementara melalui berbagai upaya teknis.

Namun melihat fakta di lapangan, target tersebut masih jauh dari tercapai. Ribuan warga masih bertahan di pengungsian dengan kondisi yang jauh dari layak. Listrik di beberapa titik yang terdampak pun belum sepenuhnya menyala, membuat kehidupan sehari-hari semakin berat (ajnn.net, 9-2-2026).

Permasalahan ketahanan pangan juga menjadi persoalan serius. Para korban yang kini kehilangan mata pencaharian hanya bisa menggantungkan hidup pada bantuan kemanusiaan dari masyarakat dan organisasi sosial. Bagi mereka yang sebelumnya bekerja sebagai petani, pedagang kecil, atau buruh harian, pascabencana berarti kehilangan penghasilan dan kemampuan memenuhi kebutuhan dasar keluarga. Inilah realitas pahit yang dihadapi sementara janji-janji percepatan pemulihan yang digaungkan pemerintah belum bisa sepenuhnya menjawabnya.

Sejatinya, tugas negara adalah melindungi segenap rakyatnya, termasuk dalam situasi darurat pascabencana. Namun, ketika respon pemerintah tampak lambat atau tidak proporsional terhadap penderitaan masyarakat, pertanyaan mendasar tentang komitmen pemerintah untuk memberikan riayah dan pemulihan yang layak pun muncul.

Model Kepemimpinan dan Krisis Keteladanan
Kondisi pascabencana ini tidak bisa dipisahkan dari pola pengelolaan kebijakan yang lebih luas. Dalam banyak situasi, tampak bahwa kebijakan yang dikeluarkan lebih bersifat pencitraan politik, ditekankan pada data atau target yang tampak baik di atas kertas, daripada penanganan substansial yang mampu menyentuh kehidupan warga secara nyata.

Pemerintah berkewajiban mempercepat pemulihan bagi korban bencana yang jumlahnya mencapai puluhan ribu hingga ratus ribu jiwa. Dalam bencana besar seperti ini, data BNPB sempat mencatat ratusan ribu hingga hampir satu juta pengungsi di tiga provinsi Sumatra yang terdampak.

Angka-angka besar tersebut menunjukkan betapa monumental tugas yang dihadapi, sekaligus menunjukkan bahwa tanpa strategi rekonstruksi yang cermat dan dukungan sumber daya yang cukup, banyak warga akan tetap tertinggal dalam proses pemulihan. Akibatnya, masyarakat yang seharusnya mempersiapkan diri menyambut Ramadan dengan layak justru menghadapi kekhawatiran tentang perut keluarga, kesehatan anak, bahkan tempat berteduh yang aman.

Perspektif Islam: Negara sebagai Raa’in
Dalam perspektif Islam, konsep raa’in — pemimpin yang bertanggung jawab dalam meriayah rakyatnya, menempatkan fungsi negara sebagai pelayan utama kebutuhan rakyat. Sistem pemerintahan yang berlandaskan prinsip Islam, dalam institusi Khil@fah, menuntut perhatian serius terhadap kebutuhan dasar umat, termasuk dalam situasi darurat seperti bencana alam. Dalam pandangan tersebut, negara tidak hanya mengalokasikan anggaran yang memadai dan tak terbatas untuk rekonstruksi tetapi juga memastikan keefektifan implementasi kebijakan demi kesejahteraan rakyat, terutama saat Ramadan. Hal ini berarti memastikan bahwa kebutuhan pokok, layanan listrik, tempat tinggal layak, dan ketahanan pangan terpenuhi bagi mereka yang terdampak.

Dalam sistem Islam, ketersediaan anggaran untuk pemulihan bencana bukan persoalan ada atau tidak ada dana, melainkan bagaimana negara mengelola pos pemasukan secara syar’i dan bertanggung jawab. Sumber pemasukan tetap seperti fai’, kharaj, jizyah, pengelolaan kepemilikan umum (tambang, energi, hutan, laut), serta hasil pengelolaan aset negara menjadi penopang utama Baitul Mal. Jika dalam kondisi tertentu dana tersebut belum mencukupi untuk kebutuhan mendesak seperti rekonstruksi wilayah bencana, negara dapat menetapkan dharibah (pungutan temporer) kepada kaum Muslim yang mampu sebagai bentuk tanggung jawab kolektif. Dengan mekanisme ini, negara tidak akan membiarkan korban bencana terlantar karena alasan keterbatasan anggaran, sebab keselamatan dan pemulihan kehidupan rakyat adalah kewajiban yang harus ditunaikan secara prioritas dan menyeluruh. Tidakkah kita rindu hidup dalam naungan Islam secara kafah? Sudah semestinya kita memperjuangkannya.
Wallahu a'lam bisshowab

Disclaimer

Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.