3 hours ago
6
Oleh: Ahmad Ali, Ketua Harian DPP Partai Solidaritas Indonesia
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepercayaan publik terhadap partai politik hari ini berada pada titik yang mengkhawatirkan. Di tengah demokrasi yang proseduralnya berjalan, fungsi representasi justru kian melemah. Partai sering hadir sebagai mesin elektoral, tetapi absen sebagai ruang artikulasi kepentingan rakyat. Dalam konteks inilah, kebutuhan akan partai politik yang terbuka, beretika, dan relevan dengan perubahan zaman menjadi semakin mendesak.
Partai Solidaritas Indonesia (PSI) lahir sebagai respons atas situasi tersebut. Sejak awal, PSI dikenal sebagai partai anak muda dengan keberpihakan pada nilai progresivitas, meritokrasi, dan politik bersih. Namun, perkembangan sosial-politik yang semakin kompleks menuntut PSI untuk melampaui segmentasi generasional. Transformasi menuju Partai Super Terbuka bukanlah pengingkaran jati diri, melainkan pendalaman ideologis dan perluasan basis sosial untuk menjawab tuntutan demokrasi modern.
Dalam perspektif teori partai modern, partai yang mampu bertahan adalah partai yang adaptif tanpa kehilangan orientasi nilai. PSI menyadari bahwa politik berbasis identitas usia semata tidak cukup untuk membangun kekuatan jangka panjang. Oleh karena itu, Partai Super Terbuka diposisikan sebagai ideologi praksis, keyakinan bahwa demokrasi harus dibangun di atas keterbukaan, kesetaraan, dan partisipasi luas warga negara.
Keterbukaan ini bukan sekadar slogan, melainkan sistem kerja politik yang menolak praktik eksklusif, oligarkis, dan tertutup. PSI menempatkan diri sebagai partai modern yang hidup di tengah masyarakat, sejalan dengan menguatnya peran masyarakat sipil dan perkembangan demokrasi digital. Partai tidak lagi boleh menjadi menara gading elite, melainkan simpul jaringan sosial yang aktif mendengar dan merespons aspirasi publik.
Dalam demokrasi yang sehat, hubungan partai politik dan masyarakat sipil bersifat saling menguatkan. Organisasi kemasyarakatan, komunitas keagamaan, akademisi, dan aktivis sosial merupakan sumber nilai sekaligus kontrol moral kekuasaan. PSI memandang relasi ini sebagai fondasi politik beretika. Keterbukaan PSI tercermin dalam kesediaannya berdialog dengan seluruh elemen masyarakat, termasuk tokoh agama dan ulama. PSI menolak politisasi agama, namun menghormati nilai-nilai keagamaan sebagai sumber etika publik dan perekat kebangsaan.
Pendekatan ini sejalan dengan gagasan demokrasi substantif, di mana demokrasi tidak berhenti pada prosedur elektoral, tetapi juga menjamin keadilan sosial, kemanusiaan, dan penghormatan terhadap martabat warga. Dengan sikap terbuka dan setara, PSI berupaya membangun simpati lintas golongan tanpa mengorbankan prinsip ideologisnya.
Dalam konteks politik Indonesia yang kerap terpolarisasi antara politik identitas dan pragmatisme kekuasaan, PSI menawarkan diri sebagai jalan tengah. Bukan netral tanpa sikap, melainkan moderat secara ideologis dan tegas dalam nilai. Sebagai Partai Super Terbuka, PSI responsif terhadap isu-isu kebangsaan yang sensitive pada keberagaman, relasi agama dan negara, keadilan sosial, serta persatuan nasional tanpa terjebak pada ekstremisme politik.
Keberpihakan PSI pada rakyat diwujudkan melalui sikap tegas terhadap korupsi, pembelaan kelompok rentan, serta dorongan pada kebijakan publik yang rasional dan berbasis data. Politik kerakyatan tidak dimaknai sebagai populisme retoris, melainkan kerja kebijakan yang konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan.
Masyarakat hari ini menuntut partai politik yang hadir secara nyata. Legitimasi partai ditentukan oleh kemampuannya mengonversi aspirasi rakyat menjadi kebijakan yang berdampak langsung. PSI menempatkan agenda transparansi, meritokrasi, dan tata kelola pemerintahan yang bersih sebagai pilar perjuangan politik, sekaligus strategi membangun kembali kepercayaan publik.
Menyongsong Pemilu 2029, PSI memandang konsolidasi sebagai agenda strategis. Rekrutmen kader dilakukan secara terbuka dan berbasis integritas, penguatan struktur partai hingga tingkat akar rumput menjadi prioritas, serta disiplin organisasi dijaga dalam kerangka demokrasi internal. Dalam konteks ini, kepemimpinan partai dituntut partisipatif, visioner, dan mampu menjadi pengikat ideologis sekaligus penggerak organisasi.
Sebagai Ketua Harian DPP PSI, saya memandang transformasi ini sebagai amanah kepemimpinan dan tanggung jawab kolektif. PSI harus berani tampil sebagai partai masa depan, partai yang tidak hanya mengejar kemenangan elektoral, tetapi juga memperjuangkan kualitas demokrasi.
Di tengah kejenuhan publik terhadap politik transaksional dan oligarkis, PSI menawarkan alternatif partai politik yang relevan dengan kebutuhan zaman. Alternatif ini lahir dari konsistensi nilai, keterbukaan ideologis, dan kerja organisasi yang berorientasi pada kepentingan rakyat. Dengan menggabungkan keterbukaan, keberpihakan kerakyatan, dan strategi elektoral yang rasional, PSI berupaya menjadi representasi partai politik yang diharapkan masyarakat Indonesia hari ini dan masa depan.
Disclaimer: Pandangan yang disampaikan dalam tulisan di atas adalah pendapat pribadi penulisnya yang belum tentu mencerminkan sikap Republika soal isu-isu terkait.
