Kasus Timah Jilid II, Kejaksaan Tetapkan 10 Tersangka Diduga Rugikan Negara Rp 4,16 Triliun

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pengusutan kasus penambangan timah di Provinsi Bangka Belitung masih terus dilakukan. Kejaksaan Negeri (Kejari) Bangka Selatan, pada Rabu (19/2/202) menetapkan 10 orang sebagai tersangka korupsi terkait penambangan bijih timah di lokasi izin tambang PT Timah yang dikelola mitra sepanjang 2015-2022. Dalam kasus tersebut kejaksaan menyatakan nilai kerugian negara mencapai Rp 4,16 triliun.

Kepala Kejari Bangka Selatan Sabrul Iman kepada Republika menerangkan, 10 yang ditersangkakan itu satu di antaranya adalah AS yang menjabat sebagai Direktur Operasi Produksi PT Timah 2012-2016. Selanjutnya NAK yang ditetapkan tersangka atas perannya sebagai Kepala Perencanaan Operasi Produksi di PT Timah periode 2015-2017.

Sedangkan delapan tersangka lainnya, dari kalangan swasta, para mitra penambangan PT Timah. Di antaranya, tersangka KE selaku Direktur CV Teman Jaya. Tersangka H selaku Direktur CV SR Bintang Babel. Tersangka ASP selaku Direktur PT Indometal Asia. Tersangka Steven Candra selaku Direktur PT Usaha Mandiri Bangun Persada. Tersangka HR selaku Direktur CV Bintang Terang. Tersangka HZD selaku Direktur PT Bangun Basel. Tersangka YF selaku Direktur CV Candra Jaya. Dan tersangka UH selaku Direktur Usman Jaya Makmud.

“Bahwa para tersangka tersebut, setelah ditetapkan selanjutkan dilakukan penahanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pangkalpinang,” ujar Sabrul, Kamis (19/2/2026).

Sabrul menerangkan, 10 tersangka tersebut dijerat dengan sangkaan Pasal 603 dan Pasal 604 UU 1/2023 tentang KUH Pidana juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) 31/1999-20/2001, juncto Pasal 20 huruf c KUH Pidana. Adapun soal konstruksi kasus korupsi timah jilid dua ini, Sabrul menerangkan, sebetulnya lanjutan dari penanganan kasus serupa yang sudah inkrah oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) di Kejaksaan Agung (Kejagung).