REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memperkuat upaya konservasi di Kawasan Konservasi Perairan Gili Matra, Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat. Langkah ini diwujudkan lewat perjanjian kemitraan antara Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) Kupang dan Yayasan Gili Matra Bersama.
Kemitraan tersebut ditandatangani di Balai Desa Gili Indah, Gili Air, sebagai bentuk komitmen bersama dalam menjaga ekosistem laut sekaligus mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kawasan konservasi. Gili Matra merupakan salah satu destinasi wisata bahari unggulan yang kaya biodiversitas.
“Kerja sama ini mencakup perlindungan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta edukasi masyarakat terkait pentingnya konservasi,” ujar Dirjen Pengelolaan Kelautan KKP, Koswara, dalam keterangan tertulis, Kamis (10/7/2025).
Dari pihak mitra, Meita Monika M. Tumewu menegaskan pentingnya konsistensi pelaksanaan program di lapangan. “Kami akan melakukan monitoring aktif setiap tiga bulan untuk memastikan efektivitas program. Bila ada tantangan, kami siap mencari solusi secara cepat dan tepat,” ujarnya.
Gili Matra ditetapkan sebagai kawasan konservasi seluas 2.268,59 hektare melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 34 Tahun 2022. Pelestarian wilayah ini mengandalkan peran aktif masyarakat lokal sebagai garda terdepan penjaga laut.
Kepala BKKPN Kupang, Imam Fauzi, menyebut kemitraan ini menjadi strategi untuk menjangkau aspek-aspek konservasi yang belum tertangani, sekaligus menjaga keberlanjutan sektor pariwisata.
“KKP membuka ruang kolaborasi dengan NGO, pelaku usaha, akademisi, dan warga lokal. Monitoring dan evaluasi rutin adalah kunci keberhasilan,” ujarnya.
Imam menambahkan, kolaborasi ke depan tak hanya menyasar perlindungan ekosistem, tetapi juga edukasi publik melalui program kunjungan sekolah, kelas renang untuk perempuan, dan aksi bersih pantai maupun laut.
Sebagai penanda resmi kemitraan, acara ditutup dengan penyerahan plakat kerja sama dari Yayasan Gili Matra Bersama dan peta zonasi kawasan dari BKKPN Kupang.
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono sebelumnya menekankan pentingnya kolaborasi multipihak untuk menjaga laut Indonesia, sejalan dengan visi ekonomi biru, yaitu pengelolaan laut secara berkelanjutan dan bertanggung jawab untuk kesejahteraan lintas generasi.