1 hour ago
3
Menko IPK Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah pusat melalui Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan menegaskan komitmen penuh untuk memulihkan wajah Aceh yang terkoyak bencana sebelum fajar Ramadhan 1447 H menyingsing pada pertengahan Februari 2026.
Dalam semangat akselerasi, negara hadir untuk memastikan bahwa sisa-sisa reruntuhan banjir bandang dan tanah longsor tidak lagi menjadi penghalang bagi warga dalam menjalankan ibadah dan aktivitas ekonomi. Langkah cepat ini merupakan instruksi langsung Presiden Prabowo Subianto agar setiap jengkal infrastruktur vital di Bumi Serambi Mekkah kembali kokoh, memberikan rasa aman dan martabat bagi para penyintas di tengah masa rehabilitasi yang menantang.
Pemulihan infrastruktur di Aceh memiliki urgensi yang sangat krusial karena berkaitan langsung dengan normalisasi urat nadi kehidupan masyarakat pascabencana dahsyat September 2025. Perbaikan jalan dan jembatan yang terputus menjadi prioritas utama agar isolasi wilayah dapat segera diakhiri, sehingga distribusi logistik dan bantuan medis tidak lagi terkendala medan yang rusak. Tanpa infrastruktur yang fungsional, roda ekonomi lokal akan tetap lumpuh, dan masyarakat akan terus terjebak dalam keterbatasan akses pendidikan serta layanan kesehatan yang sangat dibutuhkan untuk bangkit kembali.
Selain itu, rehabilitasi fasilitas publik seperti sekolah dan rumah ibadah memiliki dampak psikologis yang besar bagi pemulihan mental masyarakat Aceh. Keberadaan gedung sekolah yang layak memungkinkan anak-anak kembali belajar dalam lingkungan yang stabil, sementara perbaikan masjid dan musala menjadi jantung kekuatan spiritual warga, terutama menjelang bulan suci Ramadhan. Percepatan rekonstruksi ini bukan sekadar urusan fisik bangunan, melainkan upaya mengembalikan tatanan sosial dan kohesi masyarakat agar mereka dapat menatap masa depan dengan lebih optimis.
Salah satu wujud nyata kehadiran negara adalah penyediaan Hunian Sementara (Huntara) sebagai solusi transisi yang mendesak bagi warga yang kehilangan tempat tinggal. Huntara berfungsi untuk menyelamatkan para penyintas dari risiko kesehatan di tenda-tenda darurat yang sering kali tidak layak dan terpapar cuaca ekstrem. Dengan menempati hunian yang lebih manusiawi dan dilengkapi dukungan air bersih, warga terdampak di Aceh dapat memulai kembali kehidupan sehari-hari dengan lebih stabil dan memiliki ruang privasi yang memadai sambil menunggu proses pembangunan hunian tetap selesai.
Menko AHY dalam kunjungannya ke Aceh Tamiang pada Senin (26/1) memastikan bahwa progres di lapangan telah menunjukkan perbaikan signifikan dibandingkan kondisi awal bencana. Setelah meresmikan 84 unit Huntara di Kompleks Perkantoran Pemkab Aceh Tamiang pada 22 Januari lalu, pemerintah kini berfokus pada pengawalan ketat terhadap pembangunan infrastruktur dasar lainnya. Dengan target penyelesaian sebelum Ramadhan 2026, pemerintah berupaya memastikan seluruh fasilitas pendukung seperti rumah sakit dan jaringan air bersih telah berfungsi optimal demi menyambut bulan suci dengan kondisi yang jauh lebih baik bagi seluruh masyarakat Aceh.
sumber : Antara
