3 hours ago
2
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Komisi III DPR RI dan Pemerintah telah menuntaskan Pembahasan Tingkat I Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) di Jakarta, Kamis (13/11). Penyelesaian tahap ini membuka jalan bagi pembaruan hukum acara pidana yang telah dinanti-nantikan selama lebih dari empat dekade.
Seluruh fraksi di Komisi III DPR RI sepakat bulat untuk membawa rancangan tersebut ke Rapat Paripurna pekan depan. Langkah ini dilakukan guna pengambilan keputusan tingkat II, yang menjadi tahap akhir sebelum RUU tersebut resmi disahkan.
Sementara itu, DPN PERADI SAI menyambut baik sejumlah ketentuan baru dalam RUU KUHAP. Aturan baru ini dinilai sebagai penguatan signifikan terhadap prinsip due process of law atau proses hukum yang adil.
Dua isu spesifik yang mendapatkan perhatian khusus dan diapresiasi oleh PERADI SAI adalah pengaturan yang lebih rinci mengenai penggunaan kamera pengawas (CCTV) sebagai alat bukti dalam proses pemeriksaan, serta pemberian perlindungan hukum yang lebih jelas dan kuat bagi profesi advokat.
Dalam rumusan yang disepakati, rekaman CCTV dapat dimanfaatkan bukan hanya untuk kepentingan penyidik, tetapi juga sebagai alat penting bagi pembelaan tersangka maupun terdakwa. Pengaturan ini menjadi sinyal positif terhadap upaya mencegah praktik pemeriksaan yang tidak transparan atau melanggar prosedur.
Ketua Umum DPN PERADI SAI, Harry Ponto, menyampaikan bahwa langkah ini patut diapresiasi, namun tetap perlu diawasi secara ketat. “CCTV menghadirkan kejelasan dan transparansi yang selama ini sering hilang dalam proses pemeriksaan. Ini langkah maju, tetapi kemajuannya tidak boleh berhenti di atas teks undang-undang. Implementasi di lapangan harus konsisten, terukur, dan dapat diuji,” ujarnya.
Ia menilai bahwa meski regulasinya belum sempurna, pencapaian ini tetap signifikan. “Saya akui, masih ada ruang optimalisasi. Namun untuk saat ini, inilah yang terbaik yang bisa dihasilkan, dan kami akan terus mengawal agar penerapannya tidak sekadar menjadi formalitas,” katanya.
RUU KUHAP juga mempertegas perlindungan bagi advokat ketika menjalankan tugas profesional dengan itikad baik, serta menempatkan advokat sebagai bagian dari penegak hukum. Perlindungan ini dipandang penting untuk memastikan pembelaan dapat dilakukan tanpa intimidasi ataupun risiko kriminalisasi.
Selain itu, RUU ini memperluas hak pendampingan hukum, tidak hanya bagi tersangka, tetapi juga bagi saksi dan korban untuk didampingi penasihat hukum sejak tahap penyelidikan. PERADI SAI menilai perluasan hak pendampingan ini sebagai bagian penting dari upaya memperkuat akses keadilan dan memastikan perlakuan yang setara dalam seluruh tahapan proses pidana.
Menurut Harry Ponto, penguatan tersebut merupakan investasi bagi integritas sistem peradilan. “Perlindungan advokat pada dasarnya adalah perlindungan bagi masyarakat. Ketika advokat dapat bekerja secara bebas dan independen, maka hak-hak tersangka, saksi, dan korban akan lebih terjaga,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa seluruh pemangku kepentingan harus memastikan agar perlindungan tersebut benar-benar berjalan dalam praktik, bukan berhenti sebagai norma semata.
Menjelang Paripurna, PERADI SAI mengingatkan bahwa keberhasilan RUU KUHAP tidak hanya ditentukan oleh substansi pasal, tetapi juga oleh kemauan politik, kapasitas institusi, serta integritas aparat dalam melaksanakan kewajibannya.
Organisasi advokat itu menyatakan siap berkolaborasi dengan DPR, Pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat sipil untuk memastikan peralihan menuju KUHAP baru berlangsung efektif, berimbang, dan tetap menjunjung hak asasi manusia.
RUU KUHAP dijadwalkan dibahas dalam Rapat Paripurna pekan depan. Bila disetujui, Indonesia akan memasuki fase baru reformasi hukum acara pidana. PERADI SAI menegaskan komitmennya untuk mengawal implementasi regulasi tersebut guna memastikan manfaatnya dapat dirasakan secara nyata oleh seluruh pencari keadilan.
