3 hours ago
6
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketika kepercayaan publik runtuh dan luka nasional belum sembuh, cara sebuah negara mencari kebenaran menjadi ujian moral yang menentukan. Di Israel, rencana penyelidikan atas kegagalan menjelang serangan 7 Oktober justru memantik kemarahan luas, karena sosok yang paling dipersoalkan kini ingin memimpin proses pencarian jawaban itu sendiri.
Kabar bahwa Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu akan memimpin penyelidikan atas kegagalan pemerintahannya sendiri menjelang serangan yang dipimpin Hamas pada 7 Oktober 2023 menuai kritik tajam dari berbagai kalangan di seluruh Israel.
Seruan untuk membentuk komisi penyelidikan negara, yang dipimpin oleh hakim Mahkamah Agung yang masih menjabat atau yang telah pensiun, telah menggema sejak serangan tersebut terjadi.
Tokoh-tokoh militer senior, keluarga dari para korban yang tewas atau ditawan pada 7 Oktober, serta hasil jajak pendapat publik Israel secara luas mendukung pembentukan komisi penyelidikan independen yang mampu meminta pertanggungjawaban pemerintah.
Hingga kini, Netanyahu dinilai berupaya keras menghindari penyelidikan resmi atas kegagalan dirinya maupun pemerintahannya. Ia beralasan bahwa fokus utama pemerintah adalah mengawasi perang genosida Israel di Gaza, yang sejak Oktober 2023 telah menewaskan lebih dari 70.000 orang.
Namun pada Kamis lalu, Kantor Perdana Menteri justru mengumumkan bahwa Netanyahu akan mendorong legislasi pembentukan komisi penyelidikan yang ditunjuk secara politik. Dalam skema tersebut, Netanyahu akan menjadi ketua, sementara Ketua Parlemen Amir Ohana, sekutu dekat perdana menteri, diperkirakan memegang peran kunci dalam pemilihan anggota.
Rencana itu menguraikan pembentukan badan beranggotakan enam orang yang nantinya akan memilih seorang ketua dari internal komisi. Pemerintah menyatakan akan terlebih dahulu mencari dukungan lintas partai untuk keenam penunjukan tersebut. Namun jika oposisi memboikot proses ini, sebuah kemungkinan yang diperkirakan luas, Ohana akan diberi kewenangan untuk menunjuk perwakilan.
Tim menteri yang bertugas menentukan ruang lingkup penyelidikan dijadwalkan bertemu di Yerusalem Barat pada Senin, bertepatan dengan hari ketika Netanyahu dijadwalkan memberikan kesaksian dalam persidangan korupsi yang telah lama berlangsung di Tel Aviv.
Sebuah jajak pendapat Oktober oleh Institute for National Security Studies menunjukkan bahwa tiga dari empat warga Israel mendukung pembentukan komisi penyelidikan negara yang independen.
