2 hours ago
3
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Luar Negeri Turki, Hakan Fidan, mengungkapkan bahwa serangkaian pelanggaran yang dilakukan Israel telah membuat upaya kemajuan rencana perdamaian di Gaza menjadi "jauh lebih sulit." Hal ini disampaikannya usai menghadiri pembicaraan tingkat tinggi di Amerika Serikat yang melibatkan pejabat dari Mesir dan Qatar.
Pertemuan strategis mengenai situasi terkini di Gaza tersebut dilangsungkan oleh Amerika Serikat, Turki, Mesir, dan Qatar di Miami.
Fidan hadir mewakili pihak Turki dan memberikan keterangan kepada wartawan pada hari Sabtu terkait hasil diskusi intensif yang ia lakukan dengan para mitra diplomatiknya mengenai masa depan Gaza.
Ia menyatakan bahwa waktu yang cukup lama telah berlalu sejak dimulainya implementasi Rencana Perdamaian Gaza, yang didasarkan pada kesepakatan KTT Perdamaian Sharm el-Sheikh sebelumnya.
“Saat ini, karena fase pertama telah tuntas menyusul pembebasan sandera terakhir, kami mulai membahas parameter untuk beralih ke fase kedua. Pertemuan kemarin merupakan yang paling krusial setelah Sharm el-Sheikh. Kami terus melakukan diskusi dalam berbagai format dan suasana hingga larut malam,” tuturnya, sebagaimana diberitakan TRT World beberapa waktu lalu.
Fidan mendeskripsikan pertemuan tersebut sebagai diskusi yang menjanjikan, di mana semua pihak berkesempatan membedah secara rinci kendala-kendala yang muncul selama pelaksanaan fase pertama.
“Sebagai perwakilan Turki, kami menegaskan bahwa pelanggaran gencatan senjata oleh Israel sangat membahayakan rencana perdamaian dan menciptakan risiko besar bagi transisi menuju fase kedua. Tindakan Israel tersebut membuat proses ini semakin rumit. Kami melihat semua pihak sepakat mengenai hal ini, dan kami telah berdiskusi panjang mengenai cara mencegahnya,” tegas Fidan.
Rekonstruksi Gaza
Mengenai transisi menuju fase kedua, pertemuan ini juga menjadi forum penting untuk membahas studi pendahuluan terkait rencana rekonstruksi wilayah Gaza yang telah dipresentasikan.
“Turki menetapkan tiga parameter utama dalam setiap upaya pembangunan kembali Gaza. Pertama, Gaza harus diperintah oleh warga Gaza sendiri; kedua, tidak boleh ada pembagian wilayah Gaza secara teritorial; dan ketiga, segala upaya di sana harus sepenuhnya demi kepentingan warga Gaza,” jelas Fidan.
Ia mencatat adanya rencana investasi besar untuk rekonstruksi Gaza dan menekankan bahwa seluruh dana tersebut harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Palestina di wilayah tersebut.
Fidan juga mengungkapkan bahwa diskusi mencakup kemungkinan lini masa transfer administrasi Gaza kepada komite teknokrat, pembentukan Dewan Perdamaian, serta pembicaraan paralel mengenai pembentukan Pasukan Stabilitas Internasional. “Saya yakin ini adalah pertemuan tingkat tertinggi yang paling signifikan sejak pelaksanaan KTT Sharm el-Sheikh,” tambahnya.
Terakhir, Fidan kembali menekankan pentingnya bantuan kemanusiaan dan menyatakan bahwa Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, memberikan perhatian yang sangat besar terhadap isu kemanusiaan ini.
