2 hours ago
2
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Ketahanan pangan nasional dinilai menguat setelah pemerintah menjalankan reformasi sektor pangan sejak 2024. Komisi IV DPR RI menyebut kebijakan swasembada yang diprioritaskan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mulai menunjukkan hasil terukur pada produksi dan kesejahteraan petani.
Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto mengatakan sejumlah indikator memperlihatkan peningkatan. "Berbagai indikator menunjukkan peningkatan signifikan pada produksi, kesejahteraan petani, stabilitas pasokan, hingga reformasi tata kelola pangan nasional," kata Titiek dalam keterangan di Jakarta, Jumat (14/11/2025).
Ia menilai konsistensi pemerintah menetapkan swasembada beras, jagung, dan komoditas strategis sebagai prioritas nasional berdampak pada penguatan sektor pangan.
Titiek mengapresiasi capaian tersebut dan menilai hasil itu tidak lepas dari dukungan petani dan kebijakan pemerintah yang memperluas akses sarana produksi, teknologi, serta perbaikan manajemen budidaya.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), produksi beras Januari–Desember 2025 diperkirakan mencapai 34,77 juta ton, meningkat 4,15 juta ton atau 13,54 persen dibanding 2024. Ia juga mencatat proyeksi pemerintah untuk menghentikan impor beras sepenuhnya pada 2025 sebagai tonggak penting setelah impor kumulatif 2023–2024 mencapai lebih dari 7,5 juta ton.
Indikator kesejahteraan petani turut menunjukkan kenaikan. Nilai Tukar Petani (NTP) pangan mencapai 124,36, melampaui target pemerintah sebesar 110.
Titiek menilai angka tersebut sebagai tanda peningkatan ruang ekonomi bagi petani dan dorongan untuk meningkatkan produktivitas. Ia juga menyampaikan apresiasi atas keberhasilan pemerintah menjaga stabilitas stok pangan sebagai penopang ketahanan nasional di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Pimpinan Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman menilai reformasi distribusi pupuk sebagai langkah strategis. Menurut dia, penyederhanaan distribusi disertai penurunan harga pupuk sebesar 20 persen membantu menekan biaya produksi dan memperkuat arah pembangunan pertanian berkelanjutan. “Pemerintah menunjukkan keberpihakan yang konsisten kepada petani kecil dan menengah,” kata Alex.
Alex juga menyoroti kebijakan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah sebesar Rp6.500 per kilogram yang disertai jaminan pembelian oleh negara. Ia menyebut kebijakan ini memperkuat stok Bulog, memastikan pembayaran tepat waktu kepada petani, dan memutus ketergantungan pada tengkulak.
Ia menambahkan, keberhasilan sektor pangan perlu dijaga melalui koordinasi, pemanfaatan teknologi modern, dan penguatan ketahanan pangan jangka panjang.
Komisi IV DPR RI menyatakan komitmen mendukung kebijakan dan regulasi yang memperkuat kedaulatan pangan nasional. Para pimpinan komisi juga mengapresiasi kinerja Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman beserta jajarannya dalam menjalankan agenda reforma pangan yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto.
sumber : Antara
