2 hours ago
3
Oleh : Fahmi Salim, Direktur Baitul Maqdis Institute dan Wakil Ketua Komisi HLNKI MUI Pusat
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gaza hari ini bukan sekadar wilayah konflik, ia adalah ruang kemanusiaan yang tengah mencari bentuk baru setelah gelombang kehancuran yang begitu mendalam. Di atas puing-puing fisik dan trauma kolektif yang belum sepenuhnya pulih, dunia kini berbicara tentang rekonstruksi, stabilitas, dan kemakmuran. Bahasa yang digunakan terdengar optimistis, bahkan visioner.
Namun di balik optimisme tersebut, terselip pertanyaan mendasar yang patut direnungkan bersama: bagaimana memastikan bahwa stabilitas dan kemakmuran benar-benar berpijak pada keadilan dan kedaulatan rakyat Palestina? Pertanyaan ini bukan retorika belaka, melainkan fondasi etis yang menentukan legitimasi jangka panjang dari setiap upaya rekonstruksi.
Pada 19 Februari 2026, Presiden Prabowo Subianto menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi Board of Peace (BoP) di Washington, sebuah forum yang menandai pergeseran paradigma dalam pengelolaan konflik Gaza. Dalam forum tersebut, Indonesia secara resmi ditunjuk sebagai Wakil Komandan International Stabilization Force (ISF) di Gaza.
Penunjukan ini merupakan babak baru dalam diplomasi Indonesia: transformasi dari posisi sebagai pendukung konsisten perjuangan Palestina menjadi bagian integral dari arsitektur stabilisasi pascaperang. Langkah ini strategis dan mengandung implikasi ganda. Di satu sisi, ia membuka ruang bagi Indonesia untuk berkontribusi langsung dalam memastikan keamanan warga sipil dan percepatan pemulihan infrastruktur dasar. Di sisi lain, peran ini menuntut ketelitian dalam membaca konteks politik regional dan arah jangka panjang yang diinginkan oleh rakyat Palestina sendiri.
Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia dan tradisi diplomasi bebas aktif yang telah teruji, Indonesia kini berada di persimpangan antara peluang dan tanggung jawab. Peluang untuk menegaskan relevansi globalnya; tanggung jawab untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip konstitusional, penolakan terhadap penjajahan dalam segala bentuk, tetap menjadi kompas moral dalam setiap keputusan operasional.
Menimbang Narasi "Peace Through Prosperity": Antara Pragmatisme dan Prinsip
Board of Peace menawarkan pendekatan yang menekankan stabilitas keamanan, pembangunan infrastruktur, dan integrasi ekonomi regional. Logika yang diusung sederhana dan rasional: keamanan membuka pintu investasi; investasi menciptakan lapangan kerja; lapangan kerja menopang perdamaian sosial. Pendekatan teknokratis ini memiliki nilai praktis yang tidak dapat diabaikan, terutama dalam konteks Gaza yang membutuhkan pemulihan mendesak.
Namun rekonstruksi bukan semata-mata soal membangun kembali bangunan fisik. Ia juga menyangkut desain kelembagaan, distribusi kekuasaan, dan arah politik jangka panjang. Pengalaman historis menunjukkan bahwa rekonstruksi pascaperang yang tidak disertai penguatan institusi politik lokal cenderung menciptakan stabilitas rapuh, stabil secara administratif, namun rapuh secara legitimasi.
Karena itu, penting untuk memastikan bahwa proses rekonstruksi Gaza tetap memberikan ruang yang memadai bagi representasi politik dan kepemimpinan Palestina yang otentik. Stabilitas ekonomi seharusnya berjalan beriringan dengan penguatan kapasitas pemerintahan Palestina yang berdaulat dan diakui secara internasional. Tanpa dimensi politik ini, kemajuan material, sekecemerlang apa pun angka pertumbuhan ekonominya, berisiko terasa tidak utuh, bahkan alienatif, bagi rakyat Palestina sendiri.
Infrastruktur sebagai Instrumen Kebijakan: Antara Konektivitas dan Fragmentasi
Berbagai gagasan penataan ruang dan konektivitas, termasuk konsep "The Arc" yang pernah dikembangkan oleh RAND Corporation, menawarkan visi ambisius: jaringan transportasi modern yang menghubungkan Gaza dan Tepi Barat melalui koridor darat, jembatan layang, dan sistem rel berkecepatan tinggi. Secara teknis, gagasan semacam ini impresif dan dapat mempercepat mobilitas barang maupun manusia, sekaligus menstimulasi pertumbuhan ekonomi regional.
Disclaimer: Pandangan yang disampaikan dalam tulisan di atas adalah pendapat pribadi penulisnya yang belum tentu mencerminkan sikap Republika soal isu-isu terkait.
