4 hours ago
4
Oleh: Dr Dadang Herdiansyah, SKM., M.Epid, Dosen FKM UMJ dan Tenaga Ahli Bidang Kesehatan Masyarakat Untuk Penyusunan Dokumen Izin Lingkungan
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sakit di Pulau Masela bukan sekadar urusan mencari obat atau dokter, melainkan keberanian menantang jarak, cuaca, dan risiko.
Tubuh yang melemah kerap memaksa warga memilih bukan layanan terbaik, melainkan peluang paling realistis untuk tiba hidup-hidup ke tempat rujukan.
Pilihan yang terdengar ekstrem ini realitas sehari-hari di salah satu pulau terluar Indonesia yang masuk kategori 3T di Kabupaten Maluku Barat Daya.
Status terluar, terdepan, dan tertinggal bukan sekadar label administratif bagi Masela. Kondisi geografis pulau ini menempatkan kesehatan sebagai urusan mahal secara fisik, mental, dan sosial.
Letak Masela lebih dekat secara geografis ke Australia ketimbang ke pusat pemerintahan Maluku. Jarak tersebut menciptakan jurang nyata antara hak atas layanan kesehatan dan kemampuan masyarakat untuk benar-benar mengaksesnya.
Konsep aksesibilitas layanan kesehatan tidak hadir sebagai teori kebijakan, melainkan pengalaman konkret yang menentukan siapa tertolong lebih cepat dan siapa terlambat. Rumah sakit rujukan tidak bisa dijangkau lewat perjalanan singkat atau kendaraan darat.
Rujukan terdekat berada di Saumlaki atau Pulau Babar, dengan kapal Sabuk Nusantara sebagai moda utama. Waktu tempuh berkisar 3 hingga 6 jam saat cuaca bersahabat. Ombak tinggi sering menggeser jadwal, bahkan membatalkan perjalanan sepenuhnya.
Layanan kesehatan tersedia secara administratif, tetapi rapuh secara fungsional. Dampaknya melampaui keterlambatan berobat. Pola pencarian layanan kesehatan ikut berubah.
Banyak keluhan ditahan, dianggap biasa, atau ditunggu hingga benar-benar parah, karena biaya sosial, fisik, dan risiko perjalanan terasa terlalu tinggi bagi keluarga nelayan dan petani pulau kecil.
Masalah akses tidak berhenti di laut. Puskesmas Pulau Masela berdiri jauh dari pusat permukiman, berada di atas bukit dengan jalan tanah merah sebagai jalur utama. Hujan mengubah lintasan tersebut menjadi jalur licin dan terjal yang berbahaya untuk dilewati. Situasi darurat kerap memaksa warga memilih risiko baru antara tergelincir, kecelakaan, atau gagal mencapai fasilitas kesehatan tepat waktu.
Yang menariknya lagi masyarakat Masela khususnya Desa Lalawang menyimpan ingatan kolektif tentang kesehatan bukan dalam laporan tertulis, melainkan sebuah tugu. Tugu ini mencatat peristiwa-peristiwa kesehatan yang pernah mengguncang desa, seolah menjadi pengingat sakit bukan hal baru di pulau ini.
Catatan pertama dimulai pada 1920 ketika terjadi kasus muntaber yang menyerang cukup banyak warga. Peristiwa ini dapat dibaca sebagai penanda persoalan sanitasi dan lingkungan yang serius pada masa itu.
Tahun 1937, wabah cacar tercatat melanda Lalawang, penyakit menular yang pada era itu kerap memakan korban besar, terutama di wilayah dengan akses layanan kesehatan terbatas. Catatan 1947 menyebutkan banyaknya kasus kematian ibu setelah melahirkan.
Ini bukan sekadar angka sejarah, melainkan potret kerentanan perempuan dalam sistem kesehatan yang minim tenaga, sarana, dan rujukan. Jika ditarik ke hari ini, tugu itu seakan mengatakan masalah kesehatan di Masela selalu punya benang merah sama, yakni akses.
Dalam perspektif life course approach, catatan sejarah ini menunjukkan kerentanan kesehatan masyarakat Masela bukan peristiwa sesaat, melainkan persoalan struktural yang berlangsung lintas generasi.
Dari tengah keterbatasan tersebut, masyarakat Masela tidak tinggal diam. Mereka beradaptasi. Salah satu bentuknya, kepercayaan kuat terhadap dukun sebagai rujukan kesehatan.
Bapak Yohanes, salah satu dukun paling dikenal di Desa Lalawang dan Pulau Masela, menjadi figur sentral dalam praktik kesehatan sehari-hari masyarakat. Pilihan ini sering disalahpahami sebagai penolakan terhadap medis modern.
Padahal, dari kacamata kesehatan masyarakat, ini health-seeking behavior yang rasional. Ketika puskesmas jauh dan rumah sakit harus ditempuh berjam-jam lewat laut, dukun menjadi layanan kesehatan paling dekat, cepat, dan paling memahami konteks sosial pasiennya.
Masalah muncul ketika kondisi yang ditangani membutuhkan intervensi medis lanjutan, terutama pada kasus kegawatdaruratan obstetri, infeksi berat, atau komplikasi penyakit kronis. Tantangannya bukan menghapus peran dukun, melainkan membangun relasi saling melengkapi antara sistem kesehatan formal dan praktik kesehatan tradisional.
Kasus Masela memperlihatkan, persoalan kesehatan di wilayah 3T tidak cukup dijawab dengan pendekatan sektoral. Ini persoalan determinan sosial kesehatan: geografi, infrastruktur, transportasi, hingga kebijakan penempatan fasilitas.
Dalam kerangka Teori Blum, kondisi kesehatan masyarakat Masela dapat dibaca sebagai akumulasi dari empat faktor penentu utama: lingkungan, perilaku, pelayanan kesehatan, dan faktor keturunan.
Dari keempatnya, tiga faktor pertama tampak sangat dominan membentuk kerentanan kesehatan masyarakat pulau ini. Lingkungan geografis berupa pulau kecil dengan akses laut yang tidak selalu bersahabat menjadikan jarak sebagai hambatan struktural.
Jalan tanah merah menuju puskesmas, cuaca yang mudah berubah, serta ketergantungan pada transportasi laut menunjukkan faktor lingkungan di Masela bukan sekadar latar, melainkan penentu langsung hidup dan mati.
Faktor pelayanan kesehatan juga berada dalam posisi lemah. Secara administratif, fasilitas kesehatan tersedia tetapi secara fungsional sulit diakses.
Rumah sakit rujukan yang harus ditempuh berjam-jam lewat laut dan puskesmas yang terletak jauh dari pusat permukiman, menciptakan situasi underutilization of health services. Dalam bahasa kesehatan masyarakat, layanan ada tetapi tidak hadir ketika dibutuhkan.
Ketika pelayanan kesehatan gagal menjangkau masyarakat tepat waktu, maka fungsi protektif sistem kesehatan ikut runtuh.
Kondisi tersebut kemudian membentuk faktor perilaku. Pilihan masyarakat Masela untuk menunda berobat, menahan keluhan, atau mengandalkan dukun bukanlah ekspresi ketidaktahuan, melainkan respons rasional terhadap struktur yang membatasi.
Dalam perspektif Blum, perilaku kesehatan tidak pernah lahir di ruang hampa. Ia selalu hasil negosiasi antara kebutuhan biologis dan realitas sosial. Ketika biaya fisik, sosial, dan risiko perjalanan terlalu tinggi, perilaku pencarian layanan kesehatan pun menyesuaikan diri.
Catatan sejarah kesehatan yang terukir dalam tugu Desa Lalawang memperlihatkan bagaimana interaksi keempat faktor ini berlangsung lintas generasi. Kasus muntaber pada 1920 menunjukkan lemahnya faktor lingkungan dan sanitasi.
Wabah cacar 1937 mencerminkan keterbatasan pelayanan kesehatan dan sistem pencegahan penyakit menular. Sementara tingginya kematian ibu pascamelahirkan pada 1947 menegaskan dampak fatal ketika layanan obstetri tak tersedia atau tak terjangkau.
Dalam perspektif Blum, rangkaian peristiwa ini bukan kejadian terpisah, melainkan pola berulang dari determinan kesehatan yang tidak pernah benar-benar dibenahi.
Melalui kacamata ini, persoalan kesehatan di Masela menjadi jelas. Intervensi yang hanya berfokus pada satu faktor tidak akan cukup. Penambahan tenaga kesehatan tanpa pembenahan akses lingkungan akan tetap menemui jalan buntu.
Pembangunan fasilitas tanpa mempertimbangkan perilaku dan sistem rujukan lokal hanya akan menambah bangunan kosong.
Teori Blum mengingatkan, peningkatan derajat kesehatan menuntut intervensi simultan, terutama pada faktor lingkungan dan pelayanan kesehatan yang paling dominan membentuk risiko di wilayah kepulauan.
Masela, dengan seluruh keterbatasannya, menunjukkan masalah kesehatan di wilayah 3T bukanlah akibat pilihan individu semata, melainkan hasil dari struktur yang membatasi pilihan itu sendiri.
Selama lingkungan dan sistem pelayanan belum diubah secara mendasar, perilaku masyarakat akan terus bergerak dalam koridor bertahan hidup, bukan pencegahan.
