2 hours ago
2
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Langkah geopolitik Presiden Prabowo Subianto yang membawa Indonesia terikat dalam keanggotan Board of Peace (BoP) untuk perdamaian di Jalur Gaza-Palestina menyimpan sisi ‘mudharat’ selain dampak positif yang diharapkan. Anggota Komisi-1 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Mayor Jenderal (Mayjen) Purn TB Hasanuddin meminta agar pemerintah mampu mengantisipasi dampak-dampak negatif dari partisipasi Indonesia dalam Dewan Perdamaian Gaza bikinan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump tersebut.
Hasanuddin mengatakan, bergabungnya Indonesia dalam BoP memang menyimpan yang sisi positif dalam hal pengaruh dan maupun reputasi internasional. Kehadiran Indonesia sebagai negara dengan penganut Islam terbesar di dunia dalam Dewan Perdamaian tersebut membuka peluang bagi Indonesia untuk ikut serta mempengaruhi arah kebijakan perdamaian di Jalur Gaza.
“Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, sekaligus suara moral dunia Islam, Indonesia dapat menghadirkan dimensi kemanusian yang kuat (untuk perdamaian di Gaza),” kata Hasanuddin kepada Republika, Senin (26/1/2026).
Dan partisipasi Indonesia dalam dewan khusus itu, dapat menjadi jembatan antara kepentingan negara-negara barat dan negara-negara Islam lainnya yang juga ambil bagian dalam BoP. Keanggotaan Indonesia dalam BoP, menurut Hasanuddin juga dapat memberikan dampak positif dalam membuka ruang partisipasi untuk penentuan arah kebijakan dan rekonstruksi internasional di Gaza.
“Keanggotaan Indonesia memberikan ruang partisipasi langsung dalam menentukan arah rekonstruksi Gaza agar bantuan internasional dapat disalurkan secara lebih adil, transparan, dan tepat sasaran,” ujar Hasanuddin.
Kata Hasanuddin, peran Indonesia dalam BoP diharapkan dapat menjadi negara bandul-tawar yang strategis untuk terus mendorong internasional dalam penyelesaian masalah perdamaian di Palestina. “Lebih jauh posisi Indonesia, dapat menjadi bargaining chip atau posisi tawar yang strategis untuk mendorong Amerika Serikat dan internasional untuk lebih konsisten dalam memperjuangkan two state solution atau solusi dua negara yang selama ini menjadi sikap resmi diplomasi Indonesia,” ujar Hasanuddin. Namun begitu, kata politikus PDI Perjuangan itu, partisipasi Indonesia dalam BoP juga menyimpan sisi-sisi yang negatif.
“Terdapat sedikitnya empat hal krusial yang harus di antisipasi oleh pemerintah (atas partisipasi dalam BoP),” kata Hasanuddin.
Risiko paling utama, kata Hasanuddin menyangkut soal geopolitik Indonesia. Kata dia, keputusan Presiden Prabowo yang membawa Indonesia ke dalam BoP memunculkan persepsi yang negatif mengingat latar belakang pembentukan Dewan Perdamaian untuk Gaza itu dimotori oleh Presiden Trump. Keanggotaan Indonesia dalam BoP membawa konsekuensi penilaian geopolitik Indonesia yang dituding condong berkiblat pada kepentingan-kepentingan AS di Palestina, maupun Timur Tengah.
“Persepsi negatif tersebut, dapat memengaruhi hubungan Indonesia dengan negara-negara lain di kawasan. Khususnya dengan negara-negara yang memiliki pandangan berbeda dengan AS atas konflik di Gaza-Palestina,” ujar Hasanuddin.
