Arah Pendidikan: Mau Dibawa ke Mana?

Dr. Sri Aisyah, S.H.I, M.H

Pendidikan | 2026-01-26 11:27:42

Pernyataan Presiden Prabowo Subianto di World Economic Forum Davos tentang Program Makan Bergizi Gratis atau MBG patut dibaca lebih dari sekadar klaim capaian angka. Di balik data produksi puluhan juta porsi makanan per hari, terdapat pesan kebijakan yang kuat tentang bagaimana pemerintah memandang pendidikan dan pembangunan manusia. Program ini menunjukkan pergeseran fokus negara dari pendekatan simbolik ke intervensi langsung yang menyentuh kebutuhan dasar rakyat.

Masalah utama pendidikan di Indonesia tidak berdiri sendiri. Ia terkait erat dengan kondisi sosial ekonomi keluarga, kesehatan anak, dan ketimpangan antar wilayah. Banyak anak datang ke sekolah dalam kondisi lapar. Sebagian lainnya mengalami kekurangan gizi kronis sejak usia dini. Situasi ini berdampak langsung pada kemampuan belajar. Anak sulit fokus. Daya ingat melemah. Prestasi akademik tertinggal. Dalam konteks ini, pendidikan tidak bisa hanya dibenahi melalui kurikulum atau teknologi pembelajaran. Negara harus masuk lebih dalam, menyentuh faktor dasar yang selama ini diabaikan.

Program MBG menjawab persoalan tersebut secara langsung. Dengan menyasar anak sejak dalam kandungan hingga usia 18 tahun, pemerintah mengambil pendekatan hulu. Intervensi gizi pada ibu hamil berpengaruh pada perkembangan otak janin. Pemberian makanan bergizi pada anak usia sekolah meningkatkan kesiapan belajar. Ini bukan asumsi. Berbagai riset internasional menunjukkan bahwa perbaikan gizi berdampak positif pada capaian pendidikan jangka panjang. Dalam kerangka ini, MBG adalah kebijakan pendidikan, meskipun dikemas sebagai program sosial.

Skala program ini juga penting dicermati. Target produksi 68 juta hingga 82,9 juta porsi makanan per hari menunjukkan keberanian politik dalam mengambil risiko kebijakan besar. Perbandingan dengan industri makanan cepat saji global memang bersifat simbolik. Namun, pesan utamanya adalah kapasitas negara. Pemerintah ingin menunjukkan bahwa negara mampu mengelola program raksasa dengan dampak langsung pada puluhan juta warga. Jika dikelola dengan baik, ini dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap peran negara dalam memenuhi hak dasar rakyat.

Perhatian pemerintah terhadap pendidikan juga tercermin dari desain ekonomi MBG. Program ini tidak dijalankan secara sentralistik penuh. Pemerintah melibatkan lebih dari 61 ribu UMKM dan koperasi sebagai pemasok bahan pangan dan penyedia makanan. Pendekatan ini memberi dua dampak sekaligus. Pertama, anak-anak mendapat asupan gizi yang lebih baik. Kedua, ekonomi lokal bergerak. Petani, peternak, dan pelaku usaha kecil memperoleh pasar yang stabil. Ini penting karena banyak keluarga peserta didik berasal dari kelompok ekonomi rentan. Ketika ekonomi keluarga membaik, keberlanjutan pendidikan anak ikut terjaga.

Dari sisi ketenagakerjaan, MBG juga membuka lapangan kerja dalam jumlah besar. Lebih dari 600 ribu pekerjaan tercipta melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Pemerintah bahkan menargetkan hingga 1,5 juta pekerjaan langsung pada puncak pelaksanaan program. Dampak ini tidak bisa dianggap kecil. Pendidikan yang baik membutuhkan lingkungan sosial yang stabil. Ketika orang tua memiliki pekerjaan dan penghasilan, risiko putus sekolah menurun. Dengan demikian, MBG bekerja pada dua lapis sekaligus, yaitu peningkatan kualitas peserta didik dan penguatan ekonomi keluarga.

Meski demikian, kebijakan besar selalu membawa tantangan serius. Pertama adalah soal keberlanjutan anggaran. Program dengan cakupan nasional membutuhkan pembiayaan jangka panjang. Klaim efisiensi anggaran yang menghemat puluhan miliar dolar harus diikuti dengan transparansi dan pengawasan yang ketat. Tanpa tata kelola yang baik, program ini rawan pemborosan dan penyimpangan. Kedua adalah soal kualitas. Keberhasilan MBG tidak boleh diukur dari jumlah porsi semata. Kandungan gizi, keamanan pangan, dan distribusi yang adil harus menjadi indikator utama.

Dari perspektif pendidikan, MBG perlu terintegrasi dengan sistem sekolah. Program ini idealnya berjalan seiring dengan pendidikan gizi, pola hidup sehat, dan penguatan peran sekolah sebagai pusat pembinaan anak. Guru dan tenaga pendidik perlu dilibatkan, bukan hanya sebagai penerima dampak, tetapi juga sebagai pengawas sosial. Tanpa integrasi, MBG berisiko dipahami sebagai bantuan konsumtif, bukan sebagai bagian dari strategi peningkatan mutu pendidikan nasional.

Pemerintah juga perlu memastikan bahwa perhatian pada gizi tidak mengurangi fokus pada aspek pendidikan lainnya. Kualitas guru, pemerataan sarana pendidikan, dan akses pendidikan tinggi yang terjangkau tetap menjadi pekerjaan rumah besar. Gizi yang baik membuka pintu belajar, tetapi kualitas pembelajaran menentukan arah masa depan. Program yang menguntungkan rakyat adalah program yang saling menguatkan, bukan berdiri sendiri.

Secara keseluruhan, MBG mencerminkan perubahan cara pandang negara terhadap pendidikan. Pendidikan tidak lagi diperlakukan sebagai urusan ruang kelas semata. Negara hadir sejak anak belum lahir, memastikan ia tumbuh sehat dan siap belajar. Jika dijalankan secara konsisten, akuntabel, dan terintegrasi, program ini berpotensi menjadi fondasi penting bagi peningkatan kualitas pendidikan dan kesejahteraan rakyat Indonesia dalam jangka panjang.