2 hours ago
3
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengancam akan menjatuhkan sanksi kepada pejabat di lingkungan Kementerian ESDM dan badan usaha milik negara (BUMN) sektor energi menyusul insiden kebocoran pipa migas di Sumatera. (ilustrasi)
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengancam akan menjatuhkan sanksi kepada pejabat di lingkungan Kementerian ESDM dan badan usaha milik negara (BUMN) sektor energi menyusul insiden kebocoran pipa migas di Sumatera. Insiden tersebut berdampak pada terganggunya produksi hulu migas nasional.
Bahlil menilai gangguan infrastruktur tersebut berkaitan dengan lemahnya ikhtiar pencegahan sehingga memerlukan penegakan disiplin. Kementerian ESDM mencatat kebocoran pipa gas milik PT Transportasi Gas Indonesia (TGI) terjadi pada awal 2026 dan memicu gangguan pasokan energi ke sejumlah wilayah kerja hulu migas.
Dampak paling signifikan dirasakan di Wilayah Kerja Rokan, salah satu tulang punggung lifting minyak nasional. “Saya akan langsung memberikan sanksi kepada pejabat yang ada di ESDM dan di BUMN terkait. Saya anggap ini kecelakaan, tetapi ada ketidakikhtiaran dari kami,” kata Bahlil dalam rapat kerja bersama Komisi XII DPR RI di Jakarta, dikutip Ahad (25/1/2026).
Ia menerangkan gangguan tersebut turut memicu kehilangan potensi produksi dalam jumlah besar. Pemerintah pun segera melakukan evaluasi internal untuk memetakan dampak teknis sekaligus memastikan pengelolaan infrastruktur migas berjalan sesuai standar keselamatan dan keandalan operasi.
“Di awal tahun ini ada musibah kecil di Sumatera, pipa kita bocor. Kehilangan potensi produksi kurang lebih sekitar 2 juta barel di awal tahun,” ujar Bahlil.
Sebagai tindak lanjut di lapangan, Direktur Jenderal Migas Laode Sulaeman melakukan kunjungan kerja. Laode memimpin rapat koordinasi teknis kelistrikan di Kantor Utama PT Pertamina Hulu Rokan (PHR), Rumbai, Jumat (23/1/2026).
Agenda tersebut difokuskan pada evaluasi dampak gangguan pasokan gas terhadap operasional pembangkit listrik PHR serta efektivitas langkah mitigasi yang ditempuh perusahaan. Pemerintah menempatkan pengamanan target produksi migas nasional sebagai prioritas selama masa pemulihan berlangsung.
“Kami melihat PHR melakukan upaya luar biasa di lapangan. Pengalihan bahan bakar pembangkit ke solar dan manajemen beban listrik dengan memprioritaskan sumur utama mampu menjaga ribuan sumur tetap berproduksi,” jelas Laode.
Pemerintah mencatat produksi di Blok Rokan mulai berangsur pulih seiring berjalannya langkah-langkah mitigasi tersebut. Atensi diberikan agar tingkat produksi dapat segera kembali normal mengingat peran strategis Rokan dalam menopang lifting minyak nasional.
PT Pertamina Hulu Rokan menyiagakan seluruh jajaran operasional di lapangan serta menyiapkan skema pemulihan agresif untuk segera dijalankan setelah pasokan gas kembali stabil. Perusahaan memastikan pemulihan dilakukan tanpa mengabaikan aspek keselamatan kerja dan perlindungan lingkungan guna menjaga keberlanjutan operasi Blok Rokan.
Frederikus Dominggus Bata
