1 hour ago
3
Foto udara sejumlah kendaraan antre menunggu jadwal dibukanya jalan di Lembah Anai, Tanah Datar, Sumatera Barat, Sabtu (10/1/2026). Antrean panjang terjadi mulai dari Kota Padang Panjang hingga ke Kayu Tanam, Padang Pariaman, karena menunggu jadwal jalan mulai dibuka pukul 17.00 WIB hingga pukul 08.00 WIB karena masih ada pengerjaan infrastruktur yang rusak pascabencana banjir bandang dan longsor di kawasan Lembah Anai.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkapkan seluruh jalan dan jembatan nasional di tiga provinsi terdampak bencana di Sumatera telah berfungsi secara normal. Dody menyampaikan pembaruan penanganan bencana di bidang bina marga. Ia menjelaskan total jalan yang terdampak di tiga provinsi tersebut mencapai 99 ruas jalan nasional dan sekitar 33 jembatan nasional.
“Per 30 Desember 2025, jalan dan jembatan nasional secara fungsional sudah berfungsi normal. Waktu itu kami kejar penuh dengan bantuan TNI-Polri dan masyarakat agar segera fungsional. Karena kami diwanti-wanti Bapak Presiden agar jangan sampai pasokan logistik dan bahan bakar terganggu ke daerah-daerah terdampak,” ujar Dody dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI di Jakarta, Selasa.
Sementara itu, untuk jalan dan jembatan daerah, Kementerian PU mencatat terdapat sekitar 2.066 ruas jalan daerah dan 779 jembatan daerah yang terdampak bencana. Hingga kini, penanganan jalan daerah telah mencapai sekitar 91 persen, dengan target penyelesaian seluruh ruas jalan pada Agustus 2027.
Adapun penanganan jembatan daerah dinilai lebih lambat. Hal itu disebabkan sejumlah jembatan berada di wilayah yang sangat terpencil. Saat ini progres penyelesaiannya baru mencapai 43 persen, dengan target rampung seluruhnya paling lambat pada Oktober 2028.
Sebagai informasi, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno selaku Ketua Pengarah Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana menyebutkan pemulihan pascabencana di Sumatera menunjukkan progres yang signifikan.
Pemerintah pusat bersama kementerian dan lembaga terkait terus bekerja keras di lapangan. Kendati demikian, Pratikno menegaskan masih terdapat sejumlah hal yang perlu terus dikawal dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi.
“Kita berkomitmen membangun daerah terdampak menjadi lebih baik dan lebih tangguh,” ujarnya.
Pratikno mencontohkan upaya konkret yang tengah dilakukan, antara lain pembangunan infrastruktur pengendali risiko oleh Kementerian PU, termasuk pembangunan bendungan baru yang sebelumnya belum tersedia di wilayah terdampak bencana.
Langkah tersebut dinilai penting sebagai bagian dari upaya pengurangan risiko bencana dalam jangka panjang.
sumber : ANTARA
