2 hours ago
3
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah mulai membangun hunian tetap (huntap) bagi masyarakat terdampak bencana di sejumlah wilayah Sumatera dengan target penyelesaian pada Mei 2026. Pembangunan tersebut telah dimulai sejak 20 Desember 2025.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan, pembangunan huntap dilakukan melalui skema gotong royong dengan melibatkan dukungan pendanaan dari sektor swasta dan yayasan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
“Sejak 20 Desember kita sudah mulai membangun hunian tetap. Mudah-mudahan dalam lima bulan masa tanggap darurat ini bisa selesai, dengan mengombinasikan CSR dari berbagai pihak sebanyak 2.603 unit rumah,” ujar Maruarar dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI bersama mitra kerja di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/1/2026).
Ia menjelaskan, pembangunan huntap tersebut tersebar di beberapa daerah terdampak bencana, antara lain Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Pemerintah menargetkan sebagian besar hunian sudah dapat dimanfaatkan pada Mei 2026.
Maruarar menambahkan, Kementerian PKP akan terus menggalang dukungan dari pihak swasta agar percepatan pembangunan dapat terus dilakukan. Ia juga telah turun langsung melakukan peletakan batu pertama di sejumlah lokasi, seperti Tapanuli Tengah, Sibolga, dan Tapanuli Utara.
“Gerakan gotong royong ini adalah kekuatan bangsa yang tidak tercantum dalam APBN, tetapi lahir dari kemauan dan kepedulian bersama,” katanya.
Lebih lanjut, Maruarar menyampaikan bahwa penentuan lokasi pembangunan huntap didasarkan pada hasil survei lapangan oleh jajaran Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Lokasi dipilih dengan mempertimbangkan aspek legalitas lahan, keamanan dari risiko bencana lanjutan, serta kedekatan dengan ekosistem kehidupan masyarakat.
“Kami pastikan secara hukum tidak bermasalah, secara teknis aman dari banjir dan longsor, serta dekat dengan ladang, sekolah, tempat ibadah, pasar, dan fasilitas kesehatan, agar masyarakat benar-benar mau tinggal,” ujarnya.
Ia menegaskan, pembangunan huntap difokuskan pada kawasan dengan jumlah unit yang besar dan terkelompok. Sementara untuk pembangunan dalam skala kecil, penanganannya akan berada di bawah koordinasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
