2 hours ago
2
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Komitmen pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk mendorong kemandirian alat utama sistem persenjataan (alutsista) dinilai mulai menunjukkan arah yang lebih terstruktur. Upaya tersebut tidak hanya dilakukan pada pengurangan impor, tetapi juga pada penguatan industri pertahanan nasional dan penguasaan rantai pasok strategis secara bertahap.
Direktur The Indonesia Intelligence Institute, Ridlwan Habib, menilai capaian menuju kemandirian penuh produksi alutsista memang masih menghadapi tantangan struktural. Namun, sejumlah kemajuan signifikan telah dicapai, terutama pada kategori alutsista yang teknologinya telah dikuasai industri dalam negeri.
“Untuk pengadaan tanpa impor, kita sudah mulai dari alutsista yang kita kuasai penuh teknologinya. Contohnya senapan, amunisi, kapal patroli, dan kendaraan taktis seperti Maung atau Anoa. Itu sudah mayoritas buatan kita sendiri,” kata Ridlwan dalam keterangannya, Ahad (25/1/2026).
Menurut Ridlwan, sektor senjata ringan menjadi fondasi awal kemandirian industri pertahanan. PT Pindad (Persero) telah memproduksi berbagai varian pistol dan senapan serbu, termasuk seri SS, yang digunakan oleh TNI dan Polri. Arah kebijakan pengadaan juga semakin jelas dengan memprioritaskan produk dalam negeri selama spesifikasi teknis terpenuhi.
“Kebijakan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian sejak beberapa tahun terakhir menegaskan agar kebutuhan senjata ringan standar dipenuhi dari produksi dalam negeri selama spesifikasinya terpenuhi,” ujar Ridlwan.
Dampak kebijakan tersebut terlihat pada berkurangnya ketergantungan impor pistol, senapan serbu, dan munisi kaliber kecil. Kapasitas produksi munisi nasional juga terus meningkat. Pada 2020, Pindad mampu memproduksi hingga 400 juta butir peluru per tahun, naik dari 225 juta butir pada tahun sebelumnya, dan kini ditargetkan terus bertambah melalui modernisasi fasilitas produksi.
“Untuk suku cadang, kita sudah jauh lebih mandiri. Pesawat, kapal, dan tank kita sekarang banyak yang ‘jeroannya’ atau suku cadangnya sudah diproduksi oleh industri dalam negeri maupun UMKM mitra DEFEND ID. Kita tidak mau lagi kalau ada alat rusak, harus menunggu kiriman baut atau komponen kecil dari luar negeri berbulan-bulan,” ucap Ridlwan.
Ia menilai kemandirian suku cadang menjadi aspek krusial karena berkaitan langsung dengan kesiapan operasional alutsista. Pemerintah, kata dia, juga mulai mendorong investasi untuk mengganti mesin produksi lama agar proses manufaktur lebih efisien dan biaya dapat ditekan.
Meski demikian, Ridlwan mengakui masih terdapat tantangan pada komponen berteknologi tinggi, seperti mesin jet dan sensor elektronik canggih. Namun, kebijakan pengadaan kini diarahkan agar impor sekalipun tetap memberi manfaat jangka panjang bagi industri nasional.
“Tetapi, tantangannya tinggal di komponen kunci seperti mesin jet atau sensor elektronik tingkat tinggi. Nah, kebijakan kita sekarang kalaupun harus impor, mereka wajib kerja sama dengan pabrik lokal untuk membuat pabrik suku cadangnya di sini,” ujarnya.
Penguatan ekosistem industri pertahanan ini turut ditopang oleh sinergi BUMN dan industri swasta nasional. Sejumlah perusahaan swasta mulai berperan sebagai pemasok komponen presisi dan bagian dari rantai produksi alutsista.
PT Nanggala Kencana Rekatama Indonesia (PT NKRI), misalnya, telah memperoleh lisensi Kementerian Pertahanan untuk memproduksi komponen senjata dan amunisi, serta suku cadang presisi bagi pesawat, kapal, dan kendaraan taktis. Pabrik perusahaan tersebut di Bandung menjadi bagian penting dari rantai pasok industri pertahanan nasional.
Di sektor kendaraan militer, PT Republik Defensindo tercatat aktif memproduksi kendaraan khusus, termasuk rantis dan kendaraan amfibi, serta membangun fasilitas produksi amunisi terpadu bersama BUMN pertahanan. Sementara itu, PT Sapta Inti Perkasa sejak 2024 mengoperasikan pabrik amunisi swasta di Malang dengan target produksi ratusan juta butir per tahun yang akan ditingkatkan secara bertahap.
Tren serupa juga terlihat pada produksi drone, sistem senjata kendali jarak jauh (Remote Control Weapon Station/RCWS), serta komponen kapal patroli yang mulai diproduksi di dalam negeri.
Secara keseluruhan, kata dia, kemajuan ini menandai pergeseran strategis yaitu sejumlah item krusial seperti senjata ringan, munisi, dan komponen tertentu yang kini 100 persen diproduksi di dalam negeri, sehingga anggaran pengadaan tidak lagi mengalir ke luar negeri.
“Lebih dari itu, Indonesia secara bertahap membangun kedaulatan rantai pasok pertahanan, sebuah fondasi penting bagi ketahanan nasional dalam jangka panjang,” ucap Ridlwan.
