2 hours ago
2
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Persatuan Islam (Persis), KH Jeje Zaenudin menegaskan, Kejaksaan Agung (Kejagung) sangat strategis dalam upaya pemberantasan korupsi, terutama dalam mengembalikan kerugian keuangan negara akibat kejahatan tersebut.
Menurut Kiai Jeje, penindakan korupsi yang dilakukan Kejagung tidak hanya berhenti pada sekadar menjadikan pelaku sebagai terpidana. Lebih dari itu, orientasi utama penegakan hukum harus diarahkan pada pemulihan hak rakyat yang dirampas melalui praktik korupsi.
“Kejaksaansebagai lembaga penegak hukum, maupun KPK memiliki posisi dan peran strategis dalam penindakkan korupsi,. Penindakan tentu bukan sekedar menargetkan pelaku jadi terpidana tetapi bagaimana mengembalikan uang rakyat ke kas negara,” ujar Kiai Jeje.
Ia menjelaskan, filosofi pemberantasan korupsi sejatinya bertujuan menimbulkan efek jera bagi pelaku, sekaligus menciptakan rasa takut bagi siapa pun yang berniat melakukan korupsi. Dengan demikian, korupsi tidak hanya dihukum, tetapi dicegah sejak niatnya.
“Yang paling penting adalah membuat pelaku sadar dan jera, serta membuat orang lain takut untuk coba-coba korupsi. Selain itu bagaimana agar kerugian negara akibat korupsi bisa diatasi, maka penindakan korupsi menjadi tuntutan juga untuk bisa mengembalikan uang negara,” ucapnya.
Dalam perspektif hukum dan etika keagamaan, Kiai Jeje menekankan pentingnya menanamkan keyakinan yang kuat tentang pengawasan Tuhan terhadap setiap perilaku manusia. Ia menilai, kesadaran spiritual memiliki peran besar dalam mencegah korupsi.
“Keyakinan bahwa mengambil hak orang lain akan mendatangkan azab berat, menghilangkan keberkahan harta, dan bahkan didoakan buruk oleh seluruh makhluk, itu sangat penting ditanamkan,” katanya.
Selain pendekatan spiritual, Kiai Jeje juga menyoroti pentingnya membangun budaya malu di tengah masyarakat. Menurutnya, rasa malu ketika melakukan perbuatan tercela akan menjadi benteng sosial yang efektif untuk menekan praktik korupsi.
Adapun dari sisi penegakan hukum, ia mendorong penerapan sanksi yang tegas dan benar-benar menjerakan. Salah satu langkah yang dinilainya penting adalah perampasan aset hasil korupsi.
“Baru setelah itu adalah sanksi hukuman yang berat dan menjerakan. Salah satunya dengan perampasan harta atau aset koruptor sehingga dengan korupsi mereka menjadi miskin bukan tetap kaya,” jelas Kiai Jeje.
