3 hours ago
4
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI) mendorong adopsi prinsip ekonomi Islam, seperti mudharabah dan musyarakah, secara lebih luas sebagai fondasi ekonomi riil. Langkah ini dinilai mendesak untuk memastikan pertumbuhan ekonomi nasional memberikan dampak kesejahteraan yang nyata bagi masyarakat, bukan sekadar angka statistik.
Ketua Umum IAEI Prof Dr K H Nasaruddin Umar menegaskan sistem ekonomi saat ini masih memerlukan instrumen penyeimbang. Menurutnya, tanpa koreksi mendasar terhadap sistem moneter yang berlaku, manfaat pertumbuhan ekonomi akan sulit dirasakan oleh lapisan masyarakat terbawah.
“Selama ekonomi fundamental masih berada dalam dominasi liberalisme moneter, dampak kesejahteraan sulit dirasakan secara nyata. Ekonomi syariah hadir sebagai instrumen korektif dan solusi,” kata Prof Nasaruddin saat memberikan pidato pengarahan pada Rapat Kerja Nasional IAEI di Jakarta, dikutip Selasa (27/1/2026).
Prof Nasaruddin yang juga menjabat Menteri Agama RI memaparkan data ketahanan ekonomi nasional yang dinilai cukup solid. Berdasarkan data pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan III 2025, angka pertumbuhan tercatat mencapai 5,04 persen. Capaian tersebut menjadi basis penting di tengah ketidakpastian kondisi global.
Ia menilai posisi Indonesia yang relatif lebih baik dibandingkan negara-negara tetangga perlu dimanfaatkan untuk melakukan transformasi kebijakan.
“Dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang masih unggul di atas rata-rata negara ASEAN, posisi ini harus dioptimalkan sebagai modal strategis,” ujarnya.
Dalam Rapat Kerja Badan Pengurus Harian (BPH) tersebut, IAEI merumuskan langkah transformasi dari sekadar organisasi profesi menjadi organisasi strategis. Langkah ini mencakup respons terhadap isu disrupsi teknologi, blockchain, hingga green finance berbasis maqashid syariah.
Transformasi tersebut juga menargetkan konsolidasi potensi besar umat, termasuk kalangan santri yang kini banyak berkiprah sebagai pengambil kebijakan dan diplomat. IAEI ingin merangkul seluruh elemen tanpa sekat kelompok.
“IAEI harus menjadi rumah besar para intelektual ekonomi Islam, baik di dalam maupun luar negeri, sebagai ruang pertemuan praktisi, regulator, dan ulama tanpa sekat ideologis,” tegasnya.
Selain isu ekonomi makro, pertemuan itu turut membahas wacana pembangunan pusat kegiatan umat Islam. Fasilitas tersebut dicanangkan sebagai simbol kebesaran umat sekaligus pusat konsolidasi intelektual. Prof Nasaruddin menyebut rencana ini telah memperoleh dukungan dari kepala negara.
“Presiden Prabowo mendukung adanya pusat aktivitas umat Islam yang direpresentasikan dengan berdirinya gedung Lembaga Pemberdayaan Dana Umat,” ujar Nasaruddin.
Dian Fath Risalah
