Thomas Djiwandono Tegaskan Komitmen Jaga Independensi Bank Indonesia

2 hours ago 2

Deputi Gubernur Bank Indonesia Terpilih Thomas Djiwandono (tengah) menghadiri Rapat Paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/1/2026). Rapat Paripurna DPR menyetujui Thomas Djiwandono menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia periode 2026-2031 menggantikan Juda Agung yang mengundurkan diri pada 13 Januari 2026.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Thomas Djiwandono menegaskan komitmennya untuk menjaga independensi Bank Indonesia (BI) setelah memperoleh persetujuan DPR RI sebagai Deputi Gubernur BI dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-12 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025–2026. Thomas menyampaikan apresiasi kepada DPR RI, khususnya pimpinan dan anggota Komisi XI DPR RI, atas proses uji kelayakan dan kepatutan yang telah dilaluinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada DPR RI, dan secara khusus pimpinan serta anggota Komisi XI, yang kemarin telah menjalankan proses fit and proper test (uji kelayakan dan kepatutan) secara baik,” kata Thomas seusai rapat di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (27/1/2026).

Ia mengatakan seluruh tahapan uji kelayakan dan kepatutan dijalani dengan mengikuti mekanisme dan aturan yang berlaku sebagai bagian dari proses konstitusional pengisian jabatan Deputi Gubernur BI.

Menurut Thomas, persetujuan DPR RI terhadap dirinya disertai tanggung jawab besar untuk menjalankan mandat bank sentral secara profesional dan menjunjung tinggi prinsip independensi.

Ia menegaskan salah satu komitmen utamanya adalah menjaga independensi Bank Indonesia dalam menjalankan tugas dan kewenangannya sesuai dengan undang-undang.

“Seperti yang saya sampaikan dalam proses fit and proper test, komitmen saya adalah menjaga independensi bank sentral,” tegasnya.

Selain itu, Thomas juga menekankan pentingnya penguatan sinergi kebijakan fiskal dan moneter dalam mendukung stabilitas serta pertumbuhan ekonomi nasional.

Menurut dia, pelarasan kebijakan fiskal dan moneter perlu dilakukan tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian serta mandat utama Bank Indonesia.

“Dan (komitmen lainnya) juga melaraskan kebijakan fiskal dan moneter,” ungkap dia.

sumber : ANTARA

Read Entire Article
Politics | | | |