2 hours ago
5
REPUBLIKA.CO.ID, MAKASSAR, – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan (Sulsel) resmi melanjutkan program pembangunan skema Multi Years Project (MYP) ke tahap II. Proyek tahun jamak ini digelontorkan anggaran fantastis senilai Rp5 triliun yang akan dialokasikan untuk berbagai sektor vital, mulai dari infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, pertanian, bedah rumah, hingga pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Wakil Ketua DPRD Sulsel, Fauzi Andi Wawo, mengungkapkan bahwa dari total anggaran tersebut, terdapat sekitar 11 item pekerjaan. Rinciannya, sebesar Rp4 triliun dialokasikan untuk proyek tahun jamak (multi years) dan Rp1 triliun untuk proyek tahun tunggal (single years). “Kalau tidak salah itu ada 11 item. Jadi, Rp4 triliun kita multi years-kan dan Rp1 triliun yang kita single years-kan,” ujarnya di Makassar, Jumat.
Menurut Fauzi, proyek tahun jamak ini akan berlangsung pada periode 2027-2029, sementara pekerjaan tahun tunggal wajib diselesaikan dalam waktu maksimal 12 bulan. Ia menambahkan, anggaran MYP tahap pertama sebelumnya mencapai Rp3,7 triliun lebih, sehingga total penyerapan anggaran dari dua tahap program ini menembus angka Rp7,7 triliun lebih.
Sumber Dana Murni Efisiensi APBD
Fauzi menegaskan bahwa pendanaan program ambisius ini murni berasal dari hasil efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pemprov dan DPRD Sulsel telah bersepakat bahwa alokasi dana ini dirancang tanpa membebani keuangan daerah melalui utang atau pinjaman baru.
Meski demikian, Pemprov Sulsel saat ini masih memiliki sisa beban utang senilai Rp1,03 triliun. Kewajiban tersebut mencakup utang jangka pendek serta Dana Bagi Hasil (DBH). Berdasarkan catatan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, kewajiban Pemprov yang belum disalurkan ke kabupaten/kota se-Sulsel untuk DBH dan bantuan keuangan mencapai Rp705 miliar.
Terkait utang tersebut, Ex officio Pimpinan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulsel ini menyatakan bahwa seluruh kewajiban harus diselesaikan hingga akhir masa jabatan dengan melihat ruang fiskal yang ada. “Insyaallah, kita yang menentukan. Tentu melihat ruang fiskalnya kita, kemudian kita coba hitung, ternyata masih longgar untuk bisa melaksanakan MYP tahap dua. Ini sudah termasuk untuk pelunasan semuanya utang-utang yang ada,” jelasnya.
Pemerataan Pembangunan di Seluruh Daerah
Pembahasan MYP tahap II ini diakui Fauzi berlangsung alot di Banggar. Pihaknya bahkan menghadirkan tim ahli dan pakar ekonomi untuk membedah APBD serta menilai kesanggupan fiskal daerah hingga tahun 2029.
Fauzi, yang akrab disapa Uchi, memastikan bahwa Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman telah memilih wilayah-wilayah yang tidak tercover pada MYP tahap pertama untuk dimasukkan dalam program tahap kedua ini. “Jadi, semua kabupaten kota yang tidak tercover di MYP pertama, kita masukkan di MYP yang kedua. Harapannya, semua daerah di Sulsel mendapat perbaikan infrastruktur dan merata di daerah,” tambahnya.
Sementara itu, Koordinator Tim Kerja Banggar DPRD Sulsel, Mizar Roem, menekankan bahwa pihaknya memberikan perhatian serius pada program ini. Ia menyatakan bahwa MYP harus memenuhi karakteristik kegiatan tahun jamak, yakni satu kesatuan output yang membutuhkan waktu penyelesaian lebih dari satu tahun anggaran. Pemprov wajib memastikan kesiapan dan kepastian proyek, serta memperhatikan kemampuan fiskal daerah.
Sebagai informasi, pada program MYP tahap satu (2025-2027) yang menelan biaya Rp3,7 triliun, prioritas pembangunan diarahkan pada infrastruktur jalan, perbaikan irigasi, dan pembangunan rumah sakit regional di Kabupaten Gowa dan Kabupaten Luwu. Pembangunan dua rumah sakit tersebut menyerap anggaran Rp485 miliar, sementara perbaikan dan pengaspalan jalan sepanjang 1.400 kilometer di 85 ruas jalan dianggarkan Rp2,5 triliun, dan pembangunan irigasi untuk 54.000 hektare sawah senilai Rp780 miliar.
Konten ini diolah dengan bantuan AI.
sumber : antara
