2 hours ago
3
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar mengatakan, pihaknya secara proaktif selalu menjelaskan dan mengartikulasikan posisi Indonesia dalam berbagai forum internasional. Demikian pula dalam kaitannya dengan keanggotaa RI di Dewan Perdamaian alias Board of Peace.
Board of Peace merupakan sebuah organisasi yang semula dicetuskan oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump pada September 2025 dan diresmikan pada 22 Januari 2026. Dewan ini diklaim Trump sebagai mekanisme untuk mengawasi rekonstruksi Jalur Gaza, Palestina, pascaperang.
“Jadi, menanggapi pernyataan Bapak Presiden (Prabowo Subianto) beberapa waktu yang lalu, kita langsung adakan empat seminar ya. Jadi, bagaimana menerjemahkan, mengartikulasikan, statement Bapak Presiden waktu di PBB,” ujar Menag Nasaruddin Umar saat ditemui awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta pada Selasa (3/2/2026).
Ia mengatakan, berbagai upaya dilakukan Kementerian Agama (Kemenag) RI, termasuk yang melalui berbagai forum akademik dan keagamaan. Harapannya, pesan Presiden Prabowo Subianto dapat dipahami secara utuh oleh masyarakat, termasuk organisasi-organisasi masyarakat (ormas) Islam.
Menag menjelaskan, pihaknya memanfaatkan jaringan 57 perguruan tinggi keagamaan Islam negeri (PTKIN) atau universitas-universitas Islam negeri (UIN) yang tersebar di seluruh Indonesia. Langkah ini untuk mengkaji dan sekaligus menerjemahkan pernyataan Presiden yang telah disampaikan dalam berbagai forum internasional, termasuk yang berkaitan dengan Board of Peace.
Seminar-seminar tersebut, lanjut Menag, menghadirkan para pakar, baik dari dalam maupun luar negeri. Mereka tidak hanya berasal dari negara-negara Barat, semisal AS, melainkan juga negeri-negeri jiran dan Palestina.
“Kami ingin mengartikulasikan konten Indonesia moderat, termasuk peran pesantren, agar pesan Presiden tentang perdamaian dunia bisa dipahami secara komprehensif,” ucap Imam Besar Masjid Istiqlal itu.
Hasil dari berbagai seminar tersebut kemudian dirangkum dalam bentuk makalah ilmiah. Selanjutnya, risalah ini disebarluaskan kepada berbagai pihak yang membutuhkan informasi mengenai posisi dan arah kebijakan Indonesia di level global.
Menag menilai, langkah tersebut membuahkan hasil positif karena membantu "meluruskan" berbagai kesalahpahaman di tengah masyarakat terkait keanggotaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian.
“Banyak tadinya yang salah paham, tetapi begitu membaca hasil seminar yang dikemukakan oleh para tokoh, para ulama, dan para pakar, akhirnya 'oh iya.' Ternyata, Bapak Presiden (Prabowo) future oriented-nya itu dahsyat gitu, ya,” kata Menag.
Ia berharap dukungan doa dari para ulama dan seluruh masyarakat Indonesia. Semoga, RI dapat semakin berkontribusi dalam menciptakan perdamaian dunia dan sekaligus memperkuat posisi diplomasi di level internasional.
“Kita berharap, semoga Bapak Presiden melalui doanya para ulama, doanya warga masyarakat, Indonesia akan semakin memiliki posisi penting dalam dunia internasional,” kata dia.
Pada siang hari ini, Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan sejumlah pimpinan organisasi masyarakat Islam. Pertemuan yang bertempat di Istana Kepresidenan, Jakarta, itu antara lain membahas keanggotaan RI dalam Dewan Perdamaian alias Board of Peace.
sumber : Antara
