Wakaf Dinilai Mampu Kurangi Beban Negara dalam Pembangunan Sosial

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA – Praktisi ekonomi syariah Imam Teguh Saptono menilai optimalisasi wakaf menjadi solusi strategis untuk mengurangi beban fiskal negara dalam pembangunan sektor sosial, khususnya pendidikan, perumahan rakyat, dan fasilitas layanan publik. Menurut Imam, salah satu pos pengeluaran terbesar pemerintah selama ini adalah pembebasan lahan dan akuisisi aset untuk proyek-proyek sosial. 

Padahal, jika memanfaatkan tanah wakaf secara maksimal, negara bisa lebih fokus pada penyediaan infrastruktur dan peningkatan kualitas layanan tanpa harus mengeluarkan biaya besar untuk pembelian lahan.“Bayangkan jika sekolah negeri, rumah susun, atau rumah sakit dibangun di atas tanah wakaf. Beban negara untuk akuisisi lahan bisa dipangkas secara signifikan,” ujar Direktur Bank Muamalat tersebut dalam wawancara khusus dengan Republika, belum lama ini.

Ia menekankan, pendekatan ini selaras dengan prinsip ekonomi syariah yang menempatkan negara sebagai fasilitator dan penyedia layanan publik, bukan sebagai pemilik aset secara langsung. Wakaf dinilai lebih berkelanjutan karena asetnya abadi dan manfaatnya bisa dirasakan lintas generasi.

Imam memberi contoh konkret: fasilitas pendidikan, kesehatan, dan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah bisa dikembangkan di atas aset wakaf. Anggaran negara yang semula tersedot untuk biaya awal lahan dapat dialihkan ke peningkatan mutu pendidikan, pelayanan kesehatan, atau subsidi operasional.

Potensi wakaf di Indonesia dinilai sangat besar, terutama jika dikaitkan dengan momentum sosial masyarakat. Dengan sekitar dua juta pernikahan setiap tahun, wakaf simbolik dalam nominal kecil saja berpotensi menghimpun dana ratusan miliar rupiah per tahun untuk pembangunan fasilitas sosial.